Eskalasi Timur Tengah, DPR Minta KBRI Ambil Langkah Darurat Lindungi Jemaah Umrah RI

HIMPUHNEWS - Meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah mendorong desakan kepada pemerintah Indonesia untuk memperkuat perlindungan terhadap jemaah umrah. Legislator DPR RI meminta perwakilan Indonesia di luar negeri segera mengambil langkah darurat guna memastikan keselamatan ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak gangguan penerbangan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah bertindak cepat menyikapi situasi yang berkembang.

“Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” ujar Maman dalam keterangannya, Minggu (01/03).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul serangan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran yang berdampak pada penutupan wilayah udara di sekitar zona konflik. Kondisi tersebut mengakibatkan jemaah umrah asal Indonesia tertahan di sejumlah bandara transit.

Menurut Maman, situasi ini membutuhkan respons lintas sektoral yang terkoordinasi secara intensif antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Perhubungan.

DPR Dorong Skema Mitigasi Konkret

Ia menilai koordinasi tersebut penting untuk menyusun langkah mitigasi yang jelas, mulai dari pengalihan rute penerbangan hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang terlantar di negara transit.

“Kami meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi cepat. Mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi hingga skema pemulangan yang aman jika situasi memungkinkan. Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” katanya.

Selain aspek teknis, Maman juga menekankan pentingnya kehadiran pusat informasi resmi satu pintu agar keluarga jemaah di Tanah Air tidak mengalami kepanikan.

Ia mengingatkan pemerintah untuk aktif menyampaikan perkembangan situasi secara berkala kepada publik, guna mencegah penyebaran informasi tidak valid di media sosial.

“Pemerintah harus menjadi rujukan utama informasi dalam situasi krisis ini. Jangan sampai keluarga jemaah mendapatkan informasi dari sumber yang tidak valid,” ujarnya.

PPIU Diminta Aktif Dampingi Jemaah

Maman turut mengimbau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) agar terus berkoordinasi dengan KBRI di negara masing-masing guna memastikan pendampingan terhadap jemaah.

Sementara kepada jemaah umrah, ia meminta agar tetap tenang dan mengikuti arahan otoritas setempat maupun perwakilan RI.

“Kami berharap jemaah umrah tetap tenang, dan memprioritaskan keselamatan diri,” katanya.

Ia memastikan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi VIII, akan terus mengawal perkembangan situasi hingga seluruh WNI dipastikan berada dalam kondisi aman.

Pada kesempatan terpisah, Kementerian Haji dan Umrah menyatakan terus memantau kondisi jemaah Indonesia di Arab Saudi menyusul eskalasi konflik di kawasan.

Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat sekitar 58.873 peserta umrah Indonesia masih berada di Arab Saudi. Kementerian juga mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu.