Mitigasi Keamanan Haji 2026, Ini Langkah Pemerintah

HIMPUHNEWS - Persiapan operasional haji 2026 terus dipercepat di tengah dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah. Pemerintah Indonesia kini tak hanya fokus pada kesiapan teknis, tetapi juga menitikberatkan pada mitigasi keamanan serta fleksibilitas layanan bagi jemaah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, saat menerima kunjungan kerja Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah, Senin (30/03/2026).

"Keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama bagi kami. Mengingat kondisi eskalasi di Timur Tengah, kami tengah menyiapkan beberapa skenario mitigasi yang komprehensif untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman dan tenang," ujar Puji.

Puji menegaskan, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif menghadapi situasi global yang berkembang. Mitigasi ini menjadi bagian penting untuk menjamin kelancaran ibadah jemaah di Tanah Suci.

Selain itu, kesiapan layanan di lapangan juga terus dimatangkan, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga konsumsi jemaah.

Skema Tanazul dan Murur Dimatangkan

Tak hanya soal keamanan, pemerintah juga tengah menyempurnakan skema ibadah guna mengurai kepadatan jemaah. Salah satunya melalui penerapan Tanazul dan Murur.

Tanazul mengatur pemulangan lebih awal atau penundaan jadwal, sementara Murur memungkinkan jemaah melintas di Muzdalifah tanpa harus turun.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas sekaligus menjaga kelancaran pergerakan jemaah selama puncak ibadah haji.

Terkait kewajiban pembayaran Dam, pemerintah menekankan prinsip kemudahan dan kebebasan bagi jemaah dalam menentukan mekanisme pelaksanaannya.

"Kami sedang mematangkan mekanisme pembayaran Dam, baik yang dilakukan di Tanah Suci maupun di Tanah Air. Pemerintah memberikan kebebasan kepada jemaah sesuai keyakinan masing-masing. Kami hanya memfasilitasi dan memberikan kemudahan agar jemaah bisa melaksanakannya sesuai pilihan mereka," tambah Puji.

Pengawasan Diminta Tetap Ketat

Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji Jeddah, Zakaria Anshori, memastikan kesiapan layanan di lapangan terus dimatangkan menjelang kedatangan kloter pertama.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, mengapresiasi langkah pemerintah, namun mengingatkan agar pengawasan tetap diperketat di titik-titik krusial.

"Kami mendukung penuh langkah pemerintah, namun pengawasan lapangan terutama pada kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah harus tetap dijaga ketat," tegas Dailami.

Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan peninjauan langsung ke sejumlah dapur katering jemaah haji di Madinah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan standar kualitas konsumsi tetap terjaga selama musim haji berlangsung.