BPKH Pastikan Dana Haji Tetap Aman Meski di Tengah Tekanan Global

HIMPUHNEWS - Ketidakpastian global dan fluktuasi nilai tukar disebut berpotensi memicu pembengkakan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Namun, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan dana haji tetap dalam kondisi aman dan stabil di tengah tekanan tersebut.

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, mengungkapkan bahwa struktur biaya haji sangat bergantung pada mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat dan riyal Saudi yang porsinya mencapai sekitar 80 persen dari total biaya. Kondisi ini membuat pergerakan kurs menjadi salah satu risiko utama dalam pembiayaan haji.

Antisipasi Risiko Kurs dan Geopolitik

Untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar, BPKH telah menyiapkan langkah mitigasi sejak awal, termasuk menempatkan cadangan devisa dalam bentuk dolar AS dan riyal Saudi sebelum ketegangan geopolitik meningkat.

Selain itu, penyaluran dana dilakukan secara bertahap guna menjaga stabilitas pembiayaan di tengah dinamika global.

"Kalau dari sisi nilai dana segala macamnya sih, enggak ada isu sih. Dari sisi likuiditas, dari sisi keamanan, dari sisi investasi dan sebagainya itu, Alhamdulillah sampai saat ini kami terus melakukan mitigasi risiko secara konsisten," imbuhnya.

Fadlul menegaskan, secara fundamental kondisi keuangan haji saat ini tetap terjaga dengan baik.

Nilai Manfaat Capai Rp12 Triliun

Dari sisi kinerja, BPKH mencatat nilai manfaat hasil investasi mencapai Rp12 triliun hingga akhir 2025. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan jemaah, baik yang masih dalam antrean maupun yang berangkat pada tahun berjalan.

Untuk penyelenggaraan haji 2026, BPKH menyiapkan subsidi nilai manfaat rata-rata nasional sebesar Rp33 juta per jemaah. Sementara itu, biaya yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah tercatat sebesar Rp54 juta.

Sesuai ketentuan, BPKH juga menjaga likuiditas minimal dua kali dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Contoh pada tahun ini kita harus mengeluarkan sekitar Rp 17 triliun untuk total pembiayaan, itu kita harus siap sekitar hampir Rp 40 triliun dalam bentuk likuid, artinya tentu saja dalam bentuk penempatan deposito di perbankan syariah Indonesia," terang Fadlul.

Dalam pelaksanaannya, sekitar 50 persen dana telah disalurkan kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk kebutuhan akomodasi. Sementara sisa pembayaran akan dilakukan secara bertahap, terutama untuk komponen penerbangan.

"Pembayarannya pun saat ini sudah 50% kami transfer untuk beberapa pembayaran hotel dan akomodasi, kemudian sisanya paling ujung biasanya pesawat yang kita bayar di belakang. So far, kita tidak ada masalah," pungkasnya.

Dengan strategi mitigasi yang dijalankan, BPKH optimistis pembiayaan haji tetap terkendali meski dihadapkan pada tekanan global yang dinamis.