Diminta Lebih Mandiri, DPR Dorong BPKH Tak Sekadar Jadi 'Kasir' Kementerian Haji

HIMPUHNEWS – Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan independensi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar pengelolaan dana haji dapat dilakukan secara lebih profesional dan optimal. Kemandirian lembaga dinilai menjadi kunci agar pengembangan investasi dana haji dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi penyelenggaraan ibadah haji dan pelayanan kepada jemaah.

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan BPKH memiliki mandat strategis karena tidak hanya mengelola dana titipan calon jemaah haji, tetapi juga bertanggung jawab mengembangkan dana tersebut melalui instrumen investasi yang aman dan produktif.

DPR Dorong BPKH Bebas dari Intervensi

Menurut Maman, BPKH perlu diberikan ruang untuk bekerja secara independen sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa campur tangan pihak lain.

“Kata kunci pertama adalah kita sebenarnya mendukung agar BPKH ini lebih independen, lebih mandiri. Sebagai lembaga yang diamanati untuk mengelola uang jamaah, independensi inilah yang sebenarnya diminta oleh kita, sehingga BPKH tidak bisa diintervensi dan tidak bisa juga diatur hanya sebagai kasir untuk Kementerian Haji,”ujar Maman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Ia menilai independensi tersebut akan memperkuat posisi BPKH dalam mengelola sekaligus mengembangkan dana haji secara profesional.

Investasi Harus Memberikan Nilai Manfaat

Selain memperkuat kelembagaan, Komisi VIII DPR juga meminta BPKH terus meningkatkan kinerja investasinya. Menurut Maman, pengembangan investasi yang optimal akan menghasilkan nilai manfaat yang lebih besar untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan peningkatan layanan kepada jemaah.

Sebagai lembaga pengelola dana jamaah, lanjutnya, BPKH juga harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari penempatan dana, pengembangan investasi, hingga penyaluran nilai manfaat kepada jemaah.

Di sisi lain, Maman menilai koordinasi antara BPKH dan Kementerian Haji juga perlu diperkuat agar berbagai aset dan investasi yang dimiliki BPKH dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendukung ekosistem penyelenggaraan ibadah haji.

“Kita meminta agar komunikasi dengan Kementerian Haji betul-betul kuat, sehingga apa yang ditawarkan oleh BPKH, seperti hotel, katering, transportasi, dan berbagai layanan lainnya, dapat dimanfaatkan secara optimal,”kata dia.

Maman menambahkan, Komisi VIII DPR melihat kinerja BPKH terus mengalami perkembangan positif dari tahun ke tahun. Dengan hadirnya Kementerian Haji sebagai mitra kerja yang berfokus pada penyelenggaraan ibadah haji, ia optimistis pengelolaan dana haji dan pengembangan investasi BPKH akan semakin efektif.

“Presiden juga mendukung BPKH yang lebih independen dan mampu menghasilkan investasi yang lebih kuat untuk mendukung ekosistem perhajian. Karena itu kita ingin BPKH semakin kuat, semakin profesional, dan semakin besar manfaatnya bagi jamaah haji Indonesia,” kata dia.