HIMPUHNEWS — Sebanyak 221.000 jemaah Indonesia akan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2027. Besarnya jumlah tersebut kini tidak hanya dipandang sebagai tantangan penyediaan konsumsi, tetapi juga peluang memperluas pasar bagi produk pangan nasional dalam rantai pasok penyelenggaraan haji.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menargetkan peningkatan penggunaan produk pangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah. Strateginya dilakukan dengan menata ekosistem pangan secara menyeluruh, mulai dari produksi, standardisasi, pengemasan, distribusi, hingga kesiapan ekspor dan logistik ke Arab Saudi.

Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Monitoring Evaluasi Ekosistem Pangan Haji dan Umrah yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Yogyakarta, Selasa (15/9/2026).

Tak Cuma Bumbu dan Makanan Siap Saji

Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Jaenal Effendi mengatakan, pengembangan ekosistem pangan haji diarahkan untuk memperkuat kemandirian dengan mengoptimalkan pemanfaatan produk dalam negeri.

“Kita ingin mewujudkan kemandirian pangan dengan memberdayakan produk nasional. Kalau kebutuhan bisa dipenuhi dari dalam negeri, tidak perlu lagi mengandalkan impor,” ujar Jaenal.

Produk yang didorong masuk dalam rantai pasok haji tidak hanya berupa bumbu maupun makanan siap saji atau ready to eat (RTE). Pemerintah juga membidik komoditas utama seperti beras, sumber protein, buah, sayur, dan minyak.

Kemenhaj turut mendorong pemanfaatan produk pangan dari berbagai daerah. Pelaku usaha dan UMKM juga diharapkan semakin terlibat dalam penyediaan kebutuhan konsumsi jemaah sehingga manfaat ekonomi penyelenggaraan haji dapat menyentuh lebih banyak sektor di dalam negeri.

Teknologi Pangan Jadi Kunci

Penguatan produk nasional juga membutuhkan dukungan inovasi dan teknologi. Produk yang dipasarkan untuk kebutuhan jemaah harus dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan konsumsi serta kondisi di Arab Saudi.

Karena itu, perguruan tinggi didorong terlibat dalam riset dan pengembangan teknologi pangan. Salah satu fokusnya adalah pengembangan RTE berbasis beras nasional maupun produk lokal yang mampu beradaptasi dengan kondisi cuaca di Arab Saudi.

Selain inovasi produk, pemerintah mulai menyiapkan peta jalan yang mencakup standardisasi, proses kurasi penyedia, produksi dan pengemasan, pemenuhan regulasi, hingga tahapan ekspor dan logistik.

“Peta jalan di 2027 nanti harapannya seluruh produk pangan ditargetkan siap berlabuh dan berada di Arab Saudi satu bulan sebelum keberangkatan,” jelas Jaenal.

Rantai Pasok Ditata dari Hulu ke Hilir

Penataan rantai pasok dirancang secara end-to-end. Prosesnya dimulai dari pemetaan kebutuhan jemaah dan kapasitas produksi dalam negeri, dilanjutkan pemilihan penyedia serta standardisasi gizi dan mutu produk.

Setelah itu, produk harus melewati tahapan produksi, distribusi, hingga akhirnya tersedia di Arab Saudi. Aspek ketertelusuran juga menjadi perhatian dengan memantau bahan baku serta proses produksi agar produk yang digunakan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Pengembangan ekosistem tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Rakor di Yogyakarta melibatkan kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan terkait untuk menyelaraskan perencanaan dan membangun rantai pasok pangan haji yang lebih terintegrasi.

Persentase Pangan Lokal Jadi Tolok Ukur

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono mengatakan, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program adalah besarnya kebutuhan pangan jemaah yang mampu dipenuhi produk dalam negeri.

“Ukuran yang bisa kita gunakan, misalnya, berapa persen kebutuhan pangan haji Indonesia 2027 yang sudah dapat kita penuhi dari dalam negeri,” ujar Tatang.

Melalui penataan tersebut, pemerintah berharap ekosistem pangan haji tidak hanya menjamin ketersediaan dan kualitas konsumsi bagi jemaah, tetapi juga memperluas pasar produk Indonesia.

Penguatan rantai pasok pangan haji juga menjadi bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang lebih terintegrasi, dengan menghubungkan sektor produksi, perdagangan, teknologi, UMKM, hingga logistik.