HIMPUHNEWS  — Pemerintah Arab Saudi menerapkan sejumlah perubahan kebijakan yang akan memengaruhi penyelenggaraan haji Indonesia pada 1448 H/2027 M. Perubahan tersebut mencakup skema layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna hingga mekanisme pemesanan hotel dan katering.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, salah satu perubahan terjadi pada layanan Armuzna. Pemerintah Arab Saudi menghapus layanan tipe D sehingga tipe C kini menjadi standar layanan paling rendah.

“Terkait dengan Armuzna, di mana Pemerintah Saudi sudah menghapus layanan D, yang ada yang paling rendah adalah layanan tipe C, dan ini konsekuensinya harga akan berubah,” jelasnya saat konferensi pers dalam acara Memperingati Tahun ke-1 Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta, Senin (14/9/2026).

Hotel dan Katering Wajib Lewat Nusuk

Perubahan lain yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia ialah penerapan skema fullboard dalam penyediaan layanan jemaah haji.

Dalam skema tersebut, sejumlah kebutuhan jemaah tidak lagi dapat dipesan secara terpisah oleh masing-masing negara. Pemesanan hotel dan katering harus dilakukan melalui sistem yang telah ditentukan Pemerintah Arab Saudi, yakni Nusuk.

“Sekarang semuanya harus fullboard. Kita tidak bisa langsung memesan hotel, kita tidak langsung bisa memesan katering sendiri, harus melalui Nusuk yang ada di sana,” jelas Mehaj.

Perubahan mekanisme tersebut memunculkan perhatian tersendiri karena Indonesia tetap harus memastikan kualitas layanan sesuai dengan kebutuhan jemaah.

“Dan ini juga menjadi kekhawatiran kita, apakah hotel ataupun katering yang disiapkan oleh mereka itu sesuai dengan harapan kita?” ujarnya.

Menurut Menhaj, meski sebagian proses pengadaan berada dalam mekanisme yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi, tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan kepada jemaah tetap menjadi perhatian pemerintah Indonesia.

“Karena bagaimanapun juga kalau ada masalah, pasti yang menjadi tumpuan kita semua, walaupun bukan kita yang memastikan prosesnya di sana,” katanya.

DPR: Fullboard Bisa Jadi Lompatan Layanan

Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni menilai perubahan skema tersebut dapat menjadi langkah penting dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan haji 2027.

Menurutnya, peningkatan paket Masyair dari tipe D menjadi tipe C berpotensi memberikan layanan yang lebih baik bagi jemaah.

“Paket Masyair dari paket D menjadi paket C, itu artinya keleluasaan, kenyamanan, pendingin, itu jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Husni, dilansir dari laman resmi DPR.

Husni juga menyoroti penerapan fullboard yang membuat layanan hotel, katering, transportasi, hingga Armuzna dikelola secara terintegrasi oleh syarikah.

“Yang kedua, tentunya kita juga melihat ini tahun ini adalah tahun pertama bahwa yang namanya fullboard, jadi dari mulai hotel, mulai katering, mulai transportasi, dan Armuzna, itu semuanya dikelola oleh syarikah,” lanjutnya.

Menurut Husni, integrasi layanan tersebut menjadi perubahan besar dalam penyelenggaraan haji.

“Ini tentunya suatu lompatan yang besar daripada Kementerian Haji, bahwa mereka betul-betul bagaimana supaya pelayanan untuk para calon jemaah haji ini maksimal,” tuturnya.

Ia berharap skema baru tersebut benar-benar berdampak pada kualitas layanan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaah.

“Dari hulu ke hilir itu sudah ditangani oleh syarikah. Tentunya kita juga Komisi VIII DPR RI melihat mudah-mudahan dengan langkah-langkah Kementerian Haji ini memberikan rasa aman, rasa nyaman, rasa kepuasan daripada seluruh calon jemaah haji 2027 nanti,” pungkas Husni.