Timwas DPR Temukan Banyak Masalah pada Penyelenggaraan Haji 2025, Usulkan Pembentukan Pansus
HIMPUHNEWS - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 demi mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang dinilai penuh masalah. Ketua Timwas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan evaluasi tidak bisa dilakukan secara parsial karena melibatkan banyak komisi.
"Timwas Haji DPR RI akan menindaklanjuti hasil kerja dengan merekomendasikan untuk membentuk Pansus Haji 2025, mengingat dalam melakukan evaluasi menyeluruh akan melibatkan lintas komisi di DPR RI dan Timwas DPR RI banyak menemukan berbagai bentuk ketidaksesuaian kebijakan dalam penyelenggaraan haji," kata Cucun dalam rapat paripurna penutupan masa sidang IV 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/7).
Cucun juga menekankan pentingnya harmonisasi data dan sistem antara Indonesia dan Arab Saudi. Timwas mendesak pemerintah untuk menyinkronkan data Siskohat jemaah haji agar cocok dengan sistem E-Hajj Arab Saudi. Selain itu, Timwas juga menuntut kompensasi bagi jemaah yang merasa dirugikan.
"Timwas haji mendorong jemaah haji yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan kompensasi dari penyedia layanan," tambahnya.
7 Catatan Kritis Timwas: Dari Konsumsi Tak Layak hingga Visa Non-Haji
Dalam rapat tersebut, Cucun mengungkap tujuh catatan penting hasil pengawasan Timwas selama musim haji:
-
Kebijakan & Data: Ada ketidaksesuaian data pengelompokan jemaah antara Indonesia dan Arab Saudi. Mekanisme murur dan tanajul untuk mengurai kepadatan tidak diterapkan secara maksimal.
"Keterlambatan penertiban, dan pendistribusian kartu nusuk dan skema murur dan tanajul yang semula 40 persen di Muzdalifah dan Mina untuk mengurai kepadatan, tidak dijalankan," kata Cucun.
-
Akomodasi: Banyak jemaah tidak mendapatkan hak menginap di hotel. Mereka terpaksa bermalam di musala atau numpang di hotel lain.
-
Konsumsi: Makanan yang disediakan tidak sesuai standar kontrak. Jemaah bahkan tak mendapat konsumsi memadai saat puncak di Arafah dan Mina.
"Ketiga, dalam bidang pelayanan konsumsi, terdapat beberapa yang ditemukan, sebagian besar konsumsi yang disajikan tidak sesuai dengan standar kontrak dan melanggar keputusan Panja haji Komisi 8 DPR RI dan masih ada jemaah haji yang tidak mendapatkan layanan konsumsi sesuai dengan yang ditentukan, khususnya pada saat puncak Arafah dan Mina," ungkap Cucun.
-
Transportasi: Layanan angkutan Arafah-Muzdalifah-Mina mengalami keterlambatan parah. Jemaah gelombang kedua dan ketiga ikut terdampak.
"Bahkan pada tanggal 9 Zulhijah, puncak jemaah haji masih ditemukan, ada jemaah haji yang belum terangkut sampai jam 11.00 waktu Arab Saudi," ujar Cucun.
-
Kesehatan: Ada jemaah yang berangkat meski tak memenuhi syarat istitoah kesehatan. Layanan kesehatan juga tak tersedia di hotel Makkah.
-
SDM Petugas: Kinerja petugas dianggap belum optimal dalam memberi layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan.
-
Keimigrasian: Ditemukan WNI dengan visa non-haji berhasil lolos ke Arab Saudi, bahkan menimbulkan korban jiwa.
"Timwas menemukan temuan antara lain, masih banyak warga negara Indonesia yang memiliki visa non-haji atau tidak memiliki visa haji resmi bisa lolos keluar dari Indonesia masuk ke Arab Saudi sehingga menimbulkan korban jiwa karena bisa lolos masuk ke Tanah Saudi," tegas Cucun.
Mohon untuk memberikan komentar dengan jelas, sopan, dan bijaksana
Segala tulisan di ruang publik dapat meninggalkan jejak digital yang sulit dihilangkan
Segala tulisan yang memberikan sentimen negatif terkait SARA, ujaran kebencian, spamming, promosi, dan berbagai hal yang bersifat provokatif atau melanggar norma dan undang-undang dapat diproses lebih lanjut sesuai undang-undang yang berlaku