Persiapan Haji Semakin Dekat, Pemerintah Didesak Segera Lengkapi Struktur Kementerian Haji

HIMPUHNEWS – Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto kini jadi sorotan DPR. Komisi VIII mendesak agar pemerintah segera merampungkan struktur organisasi kementerian baru tersebut.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, mengingatkan ada batas waktu yang jelas. “Menurut undang-undang, kelengkapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) itu dibatasi 30 hari. Dengan mengacu ini, maka pekan ini pemerintah akan meneken perpres dan bisa langsung diisi personelnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/9/2025).

Persiapan Haji 2026 Jadi Taruhan

Selly menegaskan Kementerian Haji dan Umrah yang kini dipimpin Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan memikul tugas besar. Pasalnya, persiapan haji 2026 sudah di depan mata.

“Persiapan haji 2026 ini semakin waktu semakin pendek, namun kementerian yang dipimpin Gus Irfan ini juga baru. Untuk itu struktur kementerian dilengkapi sesegera mungkin sembari menyiapkan tugas yang harus dijalankan para dirjen, direktur dan pimpinan lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Selly meminta agar kementerian baru ini tidak sekadar jadi perpanjangan Kemenag yang dulu menangani haji. Ia menekankan pentingnya pelayanan yang lebih prima.

“Kementerian ini harus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jemaah baik dalam prosesi ibadah, biaya, kesehatan, keamanan dan lainnya,” tegasnya.

Selly juga menyoroti soal siapa yang bakal mengisi pos-pos penting di Kementerian Haji dan Umrah. Ia mengusulkan rekrutmen terbuka.

“Tidak perlu dibatasi harus dari Kementerian Agama. Jika memang ada kandidat lain yang lebih mumpuni mengapa tidak, seperti dari kampus, kementerian lain, praktisi, bahkan TNI dan Polri,” kata Selly.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo sebelumnya telah menandatangani Perpres pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan hal itu langsung di Istana Negara pada Senin (8/9/2025).

“Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pengangkatan menteri dan wakil menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Prasetyo.

Pada hari yang sama, Mochamad Irfan Yusuf dilantik Prabowo sebagai Menteri Haji dan Umrah bersama lima menteri baru lainnya di Kabinet Merah Putih. Sebelum menjabat, Gus Irfan dikenal sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).