Murah Belum Tentu Efisien, Wakil Rektor II Untag Ingatkan Risiko Dibalik Praktik Umrah Mandiri

HIMPUHNEWS - Kebijakan pemerintah lewat UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) Nomor 14 Tahun 2025 membuka jalan bagi masyarakat untuk melaksanakan umrah secara mandiri. Tapi, di balik janji hemat dan fleksibel, pakar menilai umrah mandiri menyimpan risiko yang tak sedikit, bahkan bisa merugikan calon jamaah.

Supangat, Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, menyoroti bahaya “efisiensi tanpa tata kelola” yang kini menjadi tren di kalangan calon jamaah.

“Narasi yang diusung terdengar menarik — lebih hemat, lebih fleksibel, dan seolah lebih efisien. Namun sejumlah kasus gagal berangkat dan ketidakpastian layanan belakangan ini mengingatkan kita bahwa efisiensi yang tidak diiringi tata kelola justru bisa menimbulkan risiko mahal,” ujarnya, Minggu (2/11/2025).

Fenomena umrah mandiri memang semakin populer. Dengan bantuan teknologi digital, calon jamaah kini bisa mengatur seluruh perjalanan sendiri, mulai dari tiket, akomodasi, hingga transportasi lokal. Namun, Supangat menekankan pentingnya manajemen risiko agar “hemat” tidak berubah menjadi bencana.

“Dalam konteks universitas saja, setiap efisiensi anggaran selalu disertai analisis risiko, mitigasi, serta mekanisme akuntabilitas. Prinsip itu juga berlaku dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Kemandirian harus diiringi pemahaman kontrak dan legalitas penyedia jasa. Tanpa itu, efisiensi bisa berubah menjadi kerentanan,” tegasnya.

Praktis dan murah? Belum tentu. Supangat menekankan bahwa harga rendah bukan jaminan efisiensi. “Murah belum tentu efisien. Tiket murah sering kali hanya menunjukkan penghematan biaya, padahal efisiensi sejati berbicara tentang keseimbangan antara pengeluaran dan kualitas layanan,” tambahnya.

Risiko Umrah Mandiri vs Umrah Travel

Para calon jamaah yang memilih jalur mandiri harus siap menghadapi tantangan berikut:

• Kesulitan komunikasi karena bahasa Arab

• Koordinasi transportasi lokal sendiri

• Potensi kesalahan urutan ibadah jika kurang memahami fikih

• Kendala teknis seperti keterlambatan atau salah rute

Sementara, umrah melalui biro resmi atau PPIU menawarkan pengalaman lebih nyaman. Semua kegiatan dijadwalkan dan diawasi oleh mutawif berpengalaman, sehingga risiko kesalahan praktis bisa diminimalkan.

"Dalam dunia tata kelola, efisiensi yang tidak disertai perencanaan dan pengawasan sama berbahayanya dengan pemborosan. Ketika proses pemantauan dan verifikasi diabaikan, potensi masalah justru meningkat. Maka, murah belum tentu efisien," kata Supangat.

Supangat menegaskan bahwa kemandirian dalam umrah harus diimbangi dengan kemampuan memahami kontrak, memverifikasi legalitas penyedia jasa, dan mengelola risiko secara matang. Hal inilah yang justru sering diabaikan dan terjebak dengan dalih "murah". Tanpa itu, efisiensi justru berubah menjadi kerentanan.

“Dalam era keterbukaan informasi, tata kelola menjadi pagar moral yang menjaga keseimbangan antara kemandirian dan keamanan. Efisiensi tanpa tata kelola hanya menghasilkan ilusi kepraktisan, sementara tata kelola tanpa efisiensi kehilangan daya geraknya,” pungkasnya.