UU 14 Tahun 2025 PIHU

Kebijakan baru Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI tentang penyamarataan waktu tunggu haji di seluruh provinsi memunculkan berbagai catatan kritis. Meski langkah ini diklaim sebagai upaya pemerataan kuota, sejumlah pihak menilai implementasinya justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi calon jamaah.

Pemerintah menetapkan formula baru pembagian kuota haji 2026 yang membuat masa tunggu calon jamaah haji di seluruh Indonesia menjadi sama, yakni sekitar 26,4 tahun. Aturan ini sekaligus menghapus kesenjangan panjangnya antrean antardaerah yang selama bertahun-tahun dianggap tidak adil.

Tren umrah mandiri memang tengah naik daun karena sering dipromosikan sebagai cara murah dan fleksibel menuju Tanah Suci. Namun, cerita dari seorang jemaah bernama Zulkarnaen (38) menunjukkan bahwa kenyataan di lapangan jauh dari manisnya narasi yang beredar. Alih-alih fokus beribadah, ia justru disibukkan urusan teknis yang melelahkan dan tanpa perlindungan asuransi.

Pemerintah memperluas hak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) melalui Pasal 62 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

Pemerintah resmi menambah satu pasal penting dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

Menteri Haji dan Umrah RI, M. Irfan Yusuf, menilai bahwa pelaksanaan umrah mandiri bagi jemaah Indonesia, meski telah diizinkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, belum dapat diterapkan secara optimal di lapangan. 

Tim 13 Asosiasi Haji dan Umrah menilai beberapa pasal dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang baru disahkan oleh Pemerintah telah memberi celah bagi pelemahan ekosistem ekonomi haji dan umrah.

Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafii, mengumumkan bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi telah dibubarkan. 

Pemerintah resmi menuntaskan proses pengalihan seluruh aset dan kewenangan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i memastikan transisi berjalan tanpa hambatan.

Kebijakan pemerintah lewat UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) Nomor 14 Tahun 2025 membuka jalan bagi masyarakat untuk melaksanakan umrah secara mandiri. Tapi, di balik janji hemat dan fleksibel, pakar menilai umrah mandiri menyimpan risiko yang tak sedikit, bahkan bisa merugikan calon jamaah.

Program umrah mandiri yang kini sah secara hukum memang menjanjikan kebebasan lebih besar bagi jamaah. Tapi di balik efisiensi biaya hingga 50 persen, ada konsekuensi berat yang wajib dipahami calon pelaku ibadah ke Tanah Suci.

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 disahkan, umat Islam di Indonesia kini punya alternatif berangkat umrah secara mandiri, tanpa melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).