Jangan Abaikan Laporan Tahunan PT, Mulai November 2026 Akses SABH Bisa Diblokir

HIMPUHNEWS – Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia perlu mulai bersiap menghadapi penerapan sanksi administratif atas kewajiban penyampaian laporan tahunan perusahaan.

Mulai November 2026, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut terancam dikenai sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Dilansir dari golaw.id, ketentuan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Melalui aturan tersebut, laporan tahunan tidak lagi sekadar menjadi dokumen internal perusahaan yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Persetujuan laporan tahunan wajib dituangkan dalam akta notaris dan disampaikan kepada Menteri Hukum melalui SABH dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut berpotensi menerima teguran tertulis. Jika teguran tidak ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa pemblokiran akses SABH.

Sanksi ini dinilai cukup signifikan karena pemblokiran SABH dapat menghambat berbagai aktivitas korporasi, mulai dari perubahan anggaran dasar, pergantian direksi dan komisaris, hingga berbagai tindakan hukum perusahaan lainnya.

Tujuh Komponen Wajib Laporan Tahunan

Selain ketepatan waktu penyampaian, perusahaan juga wajib memastikan laporan tahunannya memuat seluruh substansi yang dipersyaratkan dalam Pasal 16 Permenkum 49/2025.

Setidaknya terdapat tujuh komponen utama yang wajib dicantumkan dalam laporan tahunan Perseroan.

Pertama, laporan keuangan lengkap yang terdiri atas neraca akhir tahun buku, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.

Kedua, laporan kegiatan operasional Perseroan yang menggambarkan aktivitas dan perkembangan usaha selama satu tahun buku.

Ketiga, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Keempat, rincian permasalahan atau kondisi yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan selama tahun berjalan, termasuk kendala operasional maupun faktor eksternal lainnya.

Kelima, laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya perusahaan.

Keenam, daftar nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.

Ketujuh, informasi mengenai gaji, honorarium, serta tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris sebagai bentuk transparansi tata kelola perusahaan.

Dengan waktu yang tersisa beberapa bulan sebelum sanksi mulai diberlakukan, masa transisi ini menjadi kesempatan bagi Perseroan untuk menyesuaikan tata kelola pelaporan dan memastikan seluruh kewajiban administrasi korporasi telah memenuhi ketentuan terbaru yang ditetapkan pemerintah.