Tata Kelola Haji 2027 Bakal Berubah! Ini 4 Strategi Besar yang Disiapkan Kemenhaj

HIMPUHNEWS – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mulai menyiapkan arah baru penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Hasil evaluasi pelaksanaan haji 2026 melahirkan empat strategi utama yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan jamaah, penguatan tata kelola, pengembangan ekosistem ekonomi haji, hingga transformasi sistem pengawasan berbasis digital.

Empat rekomendasi tersebut menjadi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M yang ditutup di Jakarta. Laporan rekomendasi dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kemenhaj RI, Teguh Dwi Nugroho.

"Seluruh peserta telah mencurahkan pemikiran terbaiknya, melakukan pemetaan masalah, serta merumuskan langkah-langkah solutif. Dinamika persidangan yang konstruktif telah menghasilkan kristalisasi pemikiran berupa rekomendasi-rekomendasi strategis," ujar Teguh.

Sebelum penyusunan rekomendasi, seluruh peserta Rakernas juga mengikuti agenda retret yang dipandu instruktur dari TNI dan Polri untuk memperkuat loyalitas, kedisiplinan, serta profesionalitas aparatur di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.

Fokus Benahi Layanan Jamaah dan Kepadatan Mina

Rekomendasi pertama menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan jamaah, khususnya bagi kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Kemenhaj akan melakukan standardisasi fasilitas hotel di Arab Saudi serta mengoptimalkan program tanazul guna mengurangi kepadatan jamaah di kawasan Mina saat puncak ibadah haji.

Selain itu, pemerintah akan memperkuat penggunaan bahan baku Nusantara untuk konsumsi jamaah serta memastikan ketersediaan makanan siap saji (ready to eat) selama fase puncak haji.

"Prosedur transformasi udara dan darat juga akan disesuaikan agar lebih adaptif dan ramah bagi jemaah lansia serta disabilitas. Di sektor kesehatan, pemeriksaan istitaah akan dilakukan lebih dini dengan membentuk tim penetapan lintas sektor," jelas Teguh.

Tata Kelola KBIHU Diperketat, Manasik Jadi Delapan Kali

Pada aspek pembinaan, Kemenhaj akan menyempurnakan kurikulum manasik dengan materi ibadah dan operasional sekaligus meningkatkan frekuensi manasik terintegrasi menjadi delapan kali.

Pemerintah juga akan memperketat tata kelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), memperkuat validasi data badal haji secara real time, serta menyinergikan proses rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, akan dibentuk Daerah Kerja (Daker) khusus Armuzna.

Ekonomi Haji Didorong Libatkan UMKM

Pengembangan ekosistem ekonomi haji menjadi rekomendasi strategis berikutnya. Kemenhaj menargetkan semakin besarnya pemanfaatan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan jamaah di Arab Saudi.

"Potensi ekonomi lainnya akan diakselerasi melalui pemanfaatan penerbangan kosong atau MT 5 dari Arab Saudi, pengembangan platform digital untuk memperluas akses UMKM, serta optimalisasi sarana asrama haji guna meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," tuturnya.

Selain memperluas akses UMKM melalui platform digital, pemerintah juga akan mengoptimalkan pemanfaatan empty flight dari Arab Saudi serta meningkatkan fungsi asrama haji untuk mendukung penerimaan negara.

Pengawasan Berbasis Digital dan Pengelolaan Dam

Rekomendasi terakhir berfokus pada penguatan sistem pengawasan penyelenggaraan haji melalui pendekatan berbasis risiko (risk-based supervision). Langkah tersebut akan didukung pembangunan Integrated Haji Control System dan Command Center Operasional Haji sebagai pusat kendali berbasis data.

Di sisi lain, Kemenhaj juga akan memperketat pengawasan terhadap penyedia layanan di Arab Saudi melalui penerapan Service Level Agreement (SLA) dan Key Performance Indicator (KPI) dalam kontrak kerja. Regulasi mengenai pengelolaan dam jamaah juga akan disempurnakan agar lebih komprehensif.

Teguh menegaskan seluruh rekomendasi tersebut merupakan implementasi tema Rakernas tahun ini, yakni "Berbenah Tanpa Henti Menghadirkan Layanan Haji yang Humanis, Profesional, dan Adaptif."

"Hasil evaluasi ini akan segera ditindaklanjuti ke dalam bentuk rancangan kebijakan dan pedoman teknis yang mengikat," pungkas Teguh.