KBIHU Diminta Tak Lakukan Pengaturan Mandiri Tenda Jemaah di Arafah

HIMPUHNEWS - Pemerintah mulai mengetatkan pengawasan layanan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf turun langsung meninjau kesiapan tenda jemaah Indonesia di Arafah, Kamis (21/5/2026), dan menemukan persoalan kapasitas yang dinilai harus segera dibenahi agar tidak mengganggu kenyamanan jemaah saat wukuf.

Dalam inspeksi lapangan itu, ditemukan adanya selisih kapasitas di sejumlah tenda. Salah satunya, tenda yang seharusnya dapat menampung 350 jemaah, namun hanya tersedia 332 tempat. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan ruang istirahat jika terjadi secara merata di banyak titik.

“Kami ingin memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan tempat yang layak dan nyaman saat puncak haji nanti. Karena itu, semua temuan hari ini akan segera kami tindak lanjuti,” ujar Menhaj.

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin persoalan keterbatasan kapasitas tenda seperti tahun sebelumnya kembali terulang dan berdampak pada kualitas layanan bagi jemaah.

“Kami akan hitung semuanya secara manual dan detail. Jangan sampai ada jemaah yang tidak mendapatkan tempat,” tegasnya.

Pengecekan Dilanjutkan ke Mina

Tak hanya Arafah, pengecekan juga akan diperluas ke Mina, lokasi yang akan menjadi tempat tinggal jemaah dalam durasi lebih lama selama rangkaian puncak haji. Tim Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) diminta segera menuntaskan berbagai kekurangan dalam beberapa hari ke depan.

Dalam peninjauan tersebut, Menhaj juga menegaskan pengelolaan teknis tenda, pembagian kloter, hingga mobilisasi jemaah sepenuhnya menjadi kewenangan PPIH. Karena itu, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) diminta tidak lagi melakukan pengaturan secara mandiri di lapangan.

“Seluruh pengaturan dilakukan terpusat oleh PPIH agar layanan lebih tertib dan terukur,” katanya.

KBIHU Diingatkan Tak Kuasai Tenda

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pihaknya telah menertibkan berbagai atribut kelompok yang ditemukan di area tenda Arafah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penguasaan fasilitas oleh kelompok tertentu.

“Kami tadi langsung mencopot identitas KBIHU dan spanduk yang tidak resmi. Ini pengingat agar tidak ada penguasaan tenda untuk kelompok tertentu,” ujarnya.

Menurut Dahnil, seluruh jemaah memiliki hak yang sama atas layanan yang disediakan pemerintah selama puncak ibadah haji, tanpa membedakan latar belakang kelompok pembimbing.

“Tidak boleh ada tenda yang didominasi untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

Ia juga memperingatkan adanya sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran serupa di lapangan.

“Kalau ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindakan tegas,” ujarnya.

Peninjauan ini dilakukan bersama Amirul Hajj yang dipimpin Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf. Rombongan turut didampingi Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i, serta jajaran Musyrif Diny.