Otoritas Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi meluncurkan Layanan Mobilitas Terpadu untuk memudahkan jemaah dan peziarah. Inisiatif digital ini menghadirkan sistem reservasi transportasi sederhana dan terorganisir di Masjidil Haram serta Masjid Nabawi.
Baca SelengkapnyaPameran dan Museum Internasional Sirah Nabi Muhammad SAW serta Peradaban Islam resmi dibuka di Makkah Clock Royal Tower, Selasa (26/8/2025). Acara peresmian dipimpin oleh Pangeran Saud bin Mishal bin Abdulaziz, Wakil Gubernur Wilayah Makkah.
Baca SelengkapnyaPertahanan Sipil Arab Saudi mengeluarkan peringatan waspada cuaca ekstrem. Hujan deras disertai petir diperkirakan masih akan mengguyur sejumlah wilayah hingga Senin (1/9/2025).
Baca SelengkapnyaPemerintah memastikan sedang berpacu waktu menyelesaikan proses pembentukan Kementerian Haji dan Umrahsetelah DPR mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (UU Haji).
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan pengadaan 1.200 petugas haji profesional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka ini masuk dalam alokasi Fungsi Agama yang menjadi salah satu fokus belanja negara tahun depan.
Baca SelengkapnyaProdusen makanan siap saji asal Indonesia, PT Halalan Thayyiban Indonesia, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan katering Arab Saudi, 4J Company Limited, untuk penyediaan konsumsi jemaah haji Indonesia. Nilai kontrak ekspor ini mencapai USD 12 juta atau setara Rp 268,29 miliar.
Baca SelengkapnyaBadan Penyelenggara (BP) Haji resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah setelah DPR RI mengesahkan revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 pada Rapat Paripurna, Selasa (26/8/2025). Dalam proses transisi itu, nama Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan disebut-sebut akan menjadi Menteri Haji dan Umrah pertama RI.
Baca SelengkapnyaPemerintah Arab Saudi mulai menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026. Wakil Emir Makkah, Pangeran Saud bin Mishaal, meresmikan pembukaan rapat panel perencanaan haji pada Rabu (27/8/2025).
Baca SelengkapnyaMenteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menilai rencana penggunaan Bandara Thaif di Arab Saudi untuk operasional penerbangan haji Indonesia masih belum ideal. Meski izin prinsip sudah diberikan Arab Saudi, sejumlah kendala teknis membuat pemerintah menahan diri.
Baca SelengkapnyaPemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan baru terkait mekanisme pemesanan tenda haji untuk musim haji 2026. Perubahan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Baca SelengkapnyaDPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat paripurna ke-4 masa sidang I tahun 2025-2026 di Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Baca SelengkapnyaProses transisi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah bakal diiringi seleksi sumber daya manusia (SDM) yang ketat. Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan tata kelola haji lebih transparan dan bebas korupsi.
Baca SelengkapnyaDPR resmi mengesahkan revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat paripurna, Selasa (26/8/2025). Aturan baru ini menjadi dasar perubahan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji.
Baca SelengkapnyaDPR resmi mengesahkan RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (26/8/2025). Lewat aturan baru ini, pengelolaan haji resmi beralih dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji.
Baca SelengkapnyaSetelah DPR mengesahkan UU Haji dan Umrah, sejumlah perubahan besar bakal terjadi. Salah satunya, anggaran haji yang selama ini dikelola Kementerian Agama (Kemenag) akan beralih ke Kementerian Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaEkonom dan Penasihat Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, Abdul Hakam Naja, menilai rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) patut didukung.
Baca SelengkapnyaArab Saudi mencatat lebih dari 15 juta jemaah umrah pada kuartal pertama 2025, menurut data terbaru Otoritas Umum Statistik. Angka ini menegaskan tren lonjakan perjalanan religius ke Kerajaan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan pembentukan Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah wajib direalisasikan paling lambat 30 hari setelah undang-undang berlaku. Hal ini menyusul disetujuinya RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah oleh Komisi VIII DPR dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaKomisi VIII DPR merampungkan pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Seluruh fraksi sepakat membawa beleid ini ke paripurna untuk disahkan jadi undang-undang. Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan aturan baru ini ditargetkan berlaku mulai penyelenggaraan haji 2026.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR RI menyepakati batas usia minimal jemaah haji dipangkas dari sebelumnya 18 tahun menjadi 13 tahun.
Baca SelengkapnyaMaskapai nasional Arab Saudi, Saudia Airlines, mengumumkan promo besar-besaran berupa potongan harga 50 persen untuk seluruh rute internasional. Program ini dinilai akan memberikan keuntungan besar bagi jemaah yang merencanakan perjalanan ke Tanah Suci untuk ibadah umrah.
Baca SelengkapnyaDPR dan pemerintah resmi menyetujui perubahan status Badan Penyelenggara Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah, sebagaimana diatur dalam revisi Undang-Undang Haji dan Umrah. Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pihaknya siap melaksanakan perintah undang-undang dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDPR bersama pemerintah menyepakati peningkatan status Badan Penyelenggaraan (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Dengan perubahan itu, Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU) yang selama ini berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dipastikan dihapus.
Baca SelengkapnyaPembahasan revisi RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mencapai titik penting. Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah menyepakati perubahan batas usia minimal jemaah haji, dari sebelumnya 18 tahun menjadi 13 tahun.
Baca Selengkapnya