Persyaratan Mendapat Izin sebagai Biro Perjalanan Wisata (BPW)

Dokumen prasyarat :

• Salinan identitas pemohon atau pemilik perusahaan (KTP) serta foto pimpinan perusahaan (3×4) sebanyak empat lembar;
• Salinan NPWP pemilik perusahaan;
• Salinan NPWP perusahaan;
• Daftar riwayat hidup penanggung jawab perusahaan;
• Salinan Akta pendirian perusahaan dan perubahannya (jika ada), beserta SK Pengesahan Kemenkumham RI;
• Struktur organisasi perusahaan;
• Bukti setor modal pada rekening perusahaan;
• Salinan akta jual beli atau akta perjanjian sewa kantor yang disahkan Notaris;
• Denah ruang kantor dan denah lokasi kantor, lokasi harus di daerah perkantoran;
• Izin tempat usaha dari Pemerintah Daerah setempat;
• Referensi Bank;
• Salinan bukti Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
• Nomor Induk Berusaha (NIB);
• SPPL+Pendampingan';
• TDUP;
• Data atau dokumen terkait profil perusahaan, baik berupa booklet, leaflet, dan sebagainya;
• Proyek proposal / hasil studi kelayakan;
• UUG (Undang-Undang Gangguan);
• Khusus untuk biro perjalanan wisata, wajib mengisi formulir data paket wisata.

Dokumen diserahkan ke Pemerintah Daerah terkait.

Durasi : 30 hari kerja.

Perkiraan biaya : Rp.15 juta

** Data diperbaharui pada tanggal 1 Januari 2020

Catatan Penting :

Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), cakupan kegiatan usaha biro perjalanan wisata meliputi :

• Perencanaan komponen perjalanan wisata, seperti sarana wisata, tempat wisata, serta objek dan daya tarik wisata.
• Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata.
• Penyediaan layanan wisata yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata.
• Penyediaan layanan angkutan wisata.
• Pemesanan akomodasi, tiket ke destinasi wisata, tempat konvensi, serta restoran.
• Pengurusan dokumen perjalanan seperti paspor, visa, maupun dokumen penunjang lainnya.
• Melakukan penyelenggaraan kegiatan ibadah serta kegiatan insentif lainnya.