Lakukan MoU Haji Lebih Awal, Himpuh Beri Apresiasi Tinggi untuk Kemenag

HIMPUHNEWS - Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) memberikan apresiasi tinggi kepada tim Kementerian Agama (Kemenag) RI yang telah berhasil melakukan tandatangan Nota Kesepahaman (MoU) Penyelenggaraan Haji dengan Arab Saudi lebih awal dari biasanya.

Menurut Himpuh, MoU tersebut kini dapat langsung menjadi acuan bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk segera mempersiapkan hal-hal teknis.

"Kali ini kami sangat mengapresiasi tim Kemenag. Biasanya MoU itu dilakukan pada last minutes, Ramadhan atau Syawal, sehingga waktu sudah sangat mempet untuk menyiapkan hal-hal teknis," tulis Himpuh dalam keterangan resminya, Selasa (10/1/2023).

Himpuh mengatakan, bahwa di setiap musim haji, yang paling menentukan untuk urusan teknis dan sebagainya adalah MoU Penyelenggaraan Haji tersebut.

"Sekali lagi kami apresiasi ini. Sehingga sekarang kami bisa prepare jauh-jauh hari. mengingat sekarang kondisi-kondisi perubahan yang terjadi di Arab Saudi, swastanisasi muassasah dan sebagainya itu perlu direspon cepat," tandas Himpuh.

Dengan adanya MoU ini, maka kuota haji Indonesia sudah pasti, yaitu 221 ribu, dengan rincian 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus.

Lalu selanjutnya Himpuh berharap agar Kemenag melakukan pengumuman untuk pelunasan bagi jemaah haji khusus yang berhak lunas tahun ini.

"Kemudian kami juga berharap dibukanya User ID untuk para pemegang PIN, sehingga kawan-kawan bisa lebih awal preparasinya untuk program haji masing-masing," ucap Himpuh.

Sebelumnya, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas telah menerima dokumen MoU penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2023 M.

Dokumen ini diserahkan oleh Menteri Umrah dan Haji Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah bersamaan dengan digelarnya Pameran Haji di Jeddah, Senin (9/1/2023).

“Kemarin MoU sudah saya tanda tangani bersama dengan Menteri Tawfiq. Hari ini, beliau serahkan dokumen MoU tersebut bersamaan dengan pembukaan Pameran Haji di Jeddah,” ujar Menag.

Menurut Menag, penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M menjadi momentum pasca dua tahun lebih dilanda pandemi. Sebab, penyelenggaraan haji tahun ini adalah kali pertama kuota negara-negara pengirim jemaah haji kembali normal.

“Indonesia masih mengupayakan agar bisa mendapat tambahan kuota. Misalnya, dengan memanfaatkan kuota negara lain yang tidak terserap maksimal,” tutur Menag.

“Ini kami perjuangkan agar kuota yang tersedia terserap efektif dan antrean jemaah haji Indonesia juga tidak terus bertambah,” lanjutnya.

Menag Yaqut mengapresiasi langkah Menteri Haji Saudi yang tahun ini melibatkan negara-negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia, dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Kepastian kuota yang diinformasikan sejak dini akan memudahkan Indonesia dalam melakukan persiapan.

“Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan menindaklanjuti MoU ini dengan mempersiapkan layanan bagi jemaah, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Kami bersama Komisi VIII DPR RI juga akan segera melakukan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH 2023,” pungkasnya.