Haji 1447 H / 2026 M

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq Al-Rabiah, mengumumkan serangkaian aturan baru yang wajib dipatuhi seluruh negara pengirim jemaah haji untuk musim Haji 2026 atau 1447 H.

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq Al-Rabiah, menegaskan agar seluruh negara Islam segera menyelesaikan penandatanganan kontrak penyelenggaraan haji sebelum 4 Januari 2026. Instruksi ini disampaikan dalam pertemuan semi-tahunan bersama para pejabat haji dari berbagai negara Islam di sela-sela Konferensi dan Pameran Haji edisi kelima di Jeddah, Senin (10/11).

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI telah menetapkan dua maskapai resmi yang akan melayani penerbangan jemaah haji Indonesia tahun 2026 atau 1447 H. Kedua maskapai tersebut adalah Garuda Indonesia dan Saudi Airlines.

Pemerintah Arab Saudi menorehkan capaian bersejarah dalam persiapan pelaksanaan Haji 2026. Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq Al-Rabiah, mengumumkan bahwa kerajaan telah menyelesaikan kontrak keberangkatan bagi lebih dari satu juta jemaah, bahkan enam bulan sebelum musim haji dimulai.

Calon jemaah haji kini wajib memenuhi syarat kesehatan untuk bisa mendapatkan visa. Menteri Kesehatan Arab Saudi, Fahd Al-Jalajel, menegaskan kebijakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya besar pemerintah menjaga keselamatan para tamu Allah.

Kerja sama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 resmi dimulai. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi di Jeddah, Selasa (11/11/2025).

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menetapkan jadwal resmi pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Khusus 1447 H/2026 M dimulai pada 11 November 2025. 

Komisi VIII DPR RI melarang keras penempatan jemaah haji Indonesia di Mina Jadid pada musim haji 2026. Alasannya jelas: lokasi tersebut dianggap tak layak dan jauh dari kawasan utama pelaksanaan ibadah haji.

Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi untuk memastikan pelayanan kesehatan jemaah haji tetap berjalan optimal di musim haji 2026. Langkah ini diambil menyusul kebijakan baru otoritas Saudi yang melarang negara lain membuka klinik atau rumah sakit secara mandiri di wilayahnya.