Berita

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Muhammad Benten, mengumumkan pengembangan “rencana implementasi yang tepat” yang memungkinkan warga Saudi dan ekspatriat mengerjakan manasik umrah, berbasis teknologi. Dalam wawancara di stasiun TV berita Saudi hari Ahad (27/9), Benten mengingatkan, “tidak ada yang diizinkan untuk melakukan umrah kecuali setelah mendaftar di aplikasi “Eatmarna,” untuk memastikan muktamir bebas dari virus corona.”

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, Selasa (22/9), umumkan persetujuan Kerajaan untuk kembali membuka aktivitas umrah secara bertahap. Kantor Berita Arab Saudi (SPA) dalam cuitannya di akun resmi twitter, menyampaikan beberapa poin sebagai berikut: Pertama, mengizinkan kembali pelaksanaan ibadah umrah, masuk ke Masjidil Haram dan mengunjungi Raudah al-Syarifah di Masjid Nabawi secara bertahap sesuai dengan tahapan sebagai berikut:

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh Benten mengatakan bahwa penangguhan sementara umrah dan ziarah ke Masjidil Haramain akan dicabut secara bertahap.

Mengacu kepada pengumuman Pemerintah Arab Saudi tanggal 13 September 2020 ditegaskan bahwa WN asing yang memiliki visa yang sah dapat kembali masuk ke Arab Saudi mulai tgl 15 September 2020 dengan syarat membawa bukti sehat/bebas dari Covid-19 (hasil tes PCR) yang belum berlalu lebih dari 48 jam.

Hari Selasa (15/9) ini, Otoritas Penerbangan Sipil (GACA) mengumumkan kesiapan bandara internasional di Kerajaan Arab Saudi untuk perjalanan internasional. Dalam pernyataannya, GACA menyampaikan bahwa pembukaan bandara untuk perjalanan internasional, berdasarkan persetujuan otoritas yang kompeten di Kerajaan Arab Saudi.

Arab Saudi akan mengizinkan warganya untuk keluar dan masuk ke negaranya melalui semua jalur darat, laut, dan udara, setelah 1 Januari 2021, sebagaimana laporan SPA pada hari Ahad (13/9).

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima, dan wajib dijalankan bagi yang mampu, pada tahun ini ibadah haji digelar dengan secara khusus menggunak

Operational Room Lantai 2 Gedung Utama Kementerian Agama RI siang tadi menjadi saksi sejarah dimulainya era baru hubungan asosiasi dengan Kementerian Agama. Di ruangan tersebut secara terbuka Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Prof. DR. Nizar M.Ag, menyampaikan untuk selanjutnya semua kebijakan yang diambil oleh Direktorat yang dipimpinnya akan lebih memperhatikan kepentingan dan senantiasa melibatkan peran Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus.

Etalase HIMPUH adalah sebuah platform marketplace minimalis, yang dibangun dengan filosofi “Belanja di Saudara”. Kami sebut minimalis karena fungsi platform ini masih terbatas untuk menampilkan produk yang dijual oleh para membernya tanpa fasilitas pengelolaan inventori. Transaksipun dilakukan diluar platform, Etalase Himpuh hanya akan mengarahkan calon pembeli untuk berkomunikasi langsung dengan penjual melalui nomor HP yang didaftarkan oleh penjual atau direct message (dm / japri) via aplikasi WhatsApp.

Khabar gembira datang dari Kementerian Keuangan RI untuk pelaku usaha Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pada tanggal 22 Juli 2020 lahirlah Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) terhitung mulai Agustus 2020 mendapatkan mandat untuk mengurus izin biro perjalanan umrah. Pelimpahan pengurusan izin biro umrah ke BKPM dari sebelumnya Kementerian Agama itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

E-HAC atau electronic-Health Alert Card merupakan Kartu Kewaspadaan Kesehatan versi modern dari kartu manual yang sempat digunakan sebelumnya. Fungsinya untuk pengawasan pelaku perjalanan yang datang dari daerah terjangkit baik internasional dan domestik. E-HAC ditujukan bagi semua pelaku perjalanan internasional dan domestik selama masa pandemi Covid-19 dan diperlukan untuk semua pelaku perjalananan baik udara, pelabuhan, maupun untuk pos lintas batas darat negara. E-HAC telah disosialisasikan per tanggal 1 Mei 2020.

Informasi pembukaan ini sebagaimana yang diumumkan di twitter Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, bahwa pendaftaran dimulai 19 Dzulqadah 1441 (10 J

Arab Saudi akan memberlakukan kebijakan baru dalam mengatasi Covid-19. Mulai Minggu (21/06) besok, kegiatan ekonomi dan perkantoran akan mulai dibuka. Selain umrah dan ziarah, Saudi juga masih menutup penerbangan Internasional. Termasuk yang  ditutup juga adalah perbatasan baik darat maupun laut.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar rapat dengan semua asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), Jumat (5/6).

Dalam Rapat Sosialisasi KMA 494 Tahun 2020 Kamis, 4 Juni 2020

Dalam pertemuan dengan para Pimpinan Asosiasi PPIU/PIHK tanggal 4 Juni, Wakil Menteri Agama RI pastikan untuk selanjutnya akan melibatkan asosiasi dalam pembahasan RPMA Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah.

tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Tahun 2020

Dalam situasi pandemi Covid-19 roda perekonomian harus tetap berjalan dengan mengedepankan langkah-langkah pencegahan. Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Pemerintah Indonesia menunggu keputusan Arab Saudi hingga 1 Juni 2020 untuk menentukan kepastian penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M .  Keputusan ini diambil, usai Menteri Agama Fachrul Razi berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo, Selasa (19/05) siang ini.

Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan akan berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo terkait keputusan penyelenggaraan ibadah haji. Sebelumnya, Menag menyampaikan Pemerintah Indonesia memberi tenggat waktu hingga  20 Mei 2020 untuk menunggu keputusan Pemerintah Arab Saudi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M.

Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi terus melakukan upaya komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dengan kepastian pelaksanaan Ibadah haji tahun 1441H/2020M.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan bantuan berupa 2.500 paket sembako pada Jum’at (15/05) di Graha Himpuh, Jakarta. Bantuan paket sembako keluarga diberikan untuk pegawai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan  Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Bantuan sembako ini berasal dari nilai manfaat yang didapat dari hasil kelolaan Dana Abadi Umat (DAU) sesuai Pasal 17 UU No. 34 tahun 2014.

Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI hari ini menggelar Rapat Kerja secara virtual. Rapat Kerja dengan agenda Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M diikuti oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi beserta jajaran unit eselon I dan II Kemenag Pusat.