Berita

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) telah melangsungkan Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 1442/2021M. Muzakarah berlangsung tiga hari, 30 Maret hingga 1 April 2021 lalu.

Para penyelenggara ibadah haji, dan umrah di Tanah Air bersikap menunggu kapan pintu Arab Saudi dibuka. Karena itu, mereka tidak terlalu antusias menanggapi pengumuman Otoritas Arab Saudi, Senin (5/4/2021), tentang pihak mana saja yang diizinkan melakukan umrah sepanjang tahun dari awal Ramadan 1442 Hijriyah. Secara resmi belum ada izin bagi Indonesia memasuki Mekah, dan Madinah. Jadi, kecil kemungkinan ada jemaah Umrah Ramadan 2021 dari Indonesia.

Otoritas Saudi mengatakan pada Senin (5/4) hanya orang-orang yang sudah vaksinasi yang diizinkan melakukan umroh. Aturan tersebut mulai sepanjang tahun dimulai sejak bulan suci Ramadhan.

Syaikh Abdul Rehman Al Sudais pada hari Ahad (4/4) kemarin, telah genap 38 tahun sebagai Imam Masjidil Haram, Makkah.

Penerapan protokol kesehatan (prokes) menjadi ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan haji di masa pandemi. Salah satu prokes yang wajib dipatuhi terkait pemeriksaan swab PCR.

Pelaksanaan Haji musim tahun 1442 H / 2021 M sudah semakin dekat, 121 hari dari sekarang jamaah Haji dari seluruh penjuru dunia إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ akan melakukan Wukuf di Padang Arafah. Namun sayangnya hingga hari ini belum ada kepastian apakah Haji tahun ini tetap terselenggara, atau seperti musim Haji tahun lalu diselenggarakan secara terbatas.

Berdasarkan rapat koordinasi, syarat dari Kerajaan Arab Saudi untuk pelaksanaan ibadah haji ialah setiap calon jamaah harus mendapatkan vaksinasi, sehingga kita siapkan hal ini," ujar Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Juanda Naim di Bandarlampung

Vaksin Covid-19 akan diwajibkan bagi para petugas yang melayani kegiatan haji dan umroh, serta mereka yang bekerja di toko-toko di Makkah dan Madinah. Pengumuman tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Perkotaan dan Pedesaan dan Perumahan Arab Saudi melalui surat edaran.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Esam Abid Althagafi menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi sedang menyusun strategi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021. Meski begitu, semua pihak tetap harus menunggu pengumuman resmi Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji tahun ini.

Dalam rangka menyongsong waktu penyelenggaraan haji 2021 yang semakin dekat dan upaya persiapan pelaksanaan layanan Jemaah haji Indonesia yang lebih baik, jika Arab Saudi membuka penyelenggaraan haji dari luar negeri, pada 18 Maret 2021, Konsul Jenderal RI Jeddah, Eko Hartono didampingi Konsul Haji, Dr. Endang Jumali melakukan pertemuan dengan calon penyedia Akomodasi Haji di Madinah. 

Kepastian pemberangkatan jemaah haji Indonesia 1442H/2021M masih menunggu info resmi dari Pemerintah Arab Saudi. Namun, persiapan haji terus dilakukan, tidak hanya oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, tapi juga oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengklarifikasi izin umrah tidak akan dikeluarkan bagi jamaah haji domestik yang berusia di atas 70 tahun. Hal ini berlaku tegas, terlepas dari status vaksinasi Covid-19 mereka.

Selama 10 hari terakhir Ramadhan, Masjid Nabawi akan dibuka non-stop 24 jam.

Kementerian Agama hari ini menerima hibah 100 ton kurma dan 10 ribu mushaf Al-Quran dari Pemerintah Arab Saudi.

Kementerian Kesehatan Arab Saudi telah memutuskan untuk mewajibkan seluruh jemaah haji yang ingin melaksanakan haji tahun ini, harus mendapatkan dua dosis vaksin COVID-19 yang disetujui WHO.

Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umrah Profesional Angkatan V Tahun 2021 hari ke lima kembali dilaksanakan secara virtual via zoom meeting pada Rabu (17/3).

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Khoirizi hari ini berkunjung ke kantor Dubes Saudi di Jakarta. Ikut mendampingi, Sesditjen PHU Ramadhan Harisman, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim, serta Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Nasrullah Jasam.

Kementerian Perhubungan mulai menyiapkan diri untuk mengangkut calon jemaah Haji tahun ini. Persiapan mulai dari operasional hingga fasilitas sarana dan prasarananya.

Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi atau GACA memastikan kerajaan akan membuka penerbangan internasional pada 17 Mei mendatang. Semua bandara internasional di Arab Saudi bisa menerima traveler.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas optimis peluang keberangkatan jemaah Indonesia pada penyelenggaraan haji 1442H/2021M masih terbuka.  “Kami optimis kemungkinan diselenggarakannya haji tahun ini masih terbuka,” ungkap Menag Yaqut dalam rapat Pembahasan Penyelenggaran Haji bersama Komisi VIII DPR, di Gedung Parlemen, Senin (15/3/2021).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menargetkan vaksinasi bagi calon jamaah haji 1442H / 2021M selesai pada Mei 2021. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes RI, Oscar Primadi mengatakan prediksi tersebut mengacu pada skema vaksinasi nasional.

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud memberhentikan Menteri Urusan Haji dan Umrah Muhammad Saleh bin Taher Benten, Jumat (12/3). Raja Salman turut merombak beberapa posisi pejabat tinggi lainnya. 

Kerajaan Arab Saudi memutuskan akan membuka kembali seluruh bandara internasional pada 17 Mei. Tak hanya itu, Otoritas Umum Penerbangan Sipil (GACA) juga mengonfirmasi seluruh bandara di Kerajaan bisa memulai kembali operasionalnya di tanggal yang sama.

Otoritas Arab Saudi masih memberlakukan kebijakan pembukaan ibadah umrah secara terbatas. Saudi menutup sementara akses masuk ke wilayahnya bagi pendatang dari 20 negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini dikeluarkan Saudi sebagai upaya penanganan Covid-19 agar makin terkendali. Keputusan tersebut telah diterbitkan pada 2 Februari 2021 dan berlaku efektif sejak 3 Februari pukul 21.00.

Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, memastikan pihaknya terus melakukan persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Penyiapan dokumen jamaah tetap dilakukan bertahap, serta pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang juga mulai dilakukan dengan Komisi VIII DPR.