Berita

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi meningkatkan kapasitas jamaah umrah di Masjidil Haram Makkah menjadi 100 ribu orang perhari. Kementerian juga meningkatkan kapasitas kunjungan untuk shalat menjadi 60 ribu orang perhari.

Setelah melalui pembahasan yang cukup lama, baik pada level Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan dan juga Menteri Agama, dan dengan perkembangan penanganan Covid-19 di Indonesia yang semakin baik, maka Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2021, telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 

Sebuah sumber resmi di Kementerian Dalam Negeri Saudi menyebut wajib bagi pelancong melaksanakan karantina rumah 48 jam. Aturan ini berlaku bagi mereka yang belum menyelesaikan vaksinasi Covid-19 apa pun yang disetujui Saudi, saat mereka tiba di Kerajaan.

Pemerintah  Malaysia sedang menyiapkan prosedur dan mekanisme keberangkatan jamaah umrah yang akan berangkat November mendatang.

Otoritas Kerajaan mengumumkan penambahan kouta jamaah umrah dan sholat berjamaah di Masjidil Haram, Makkah. Kini 100 ribu jamaah umroh dapat melakukan ibadah setiap hari.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) meluncurkan fitur baru pada aplikasi PeduliLindungi agar warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang menerima vaksinasi Covid-19 di luar negeri dapat memperoleh Kartu Verifikasi Vaksinasi Non-Indonesia (VNI).

Kementerian Agama sedang mempersiapkan diri memenuhi undangan dari Menteri Urusan Agama Arab Saudi. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebut dirinya akan bertolak ke Saudi akhir bulan ini.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan bahwa Arab Saudi siap menjadi tuan rumah jamaah umrah sesuai dengan kuota yang ditetapkan sebelum merebaknya virus Corona.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan bertajuk Pembinaan Peningkatan Kinerja Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 peserta yang terbagi dalam dua angkatan seperti disampaikan oleh Ketua Panitia, Machsun Zen. Pembinaan angkatan kedua dibuka secara resmi oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin, pada Kamis (23/09/2021). Dalam sambutannya, Nur Arifin meminta agar PPIU bersabar menghadapi pandemic covid-19. 

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi kembali bersilaturahim dengan Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, Esham Altsaqafi. Khoirizi berharap jemaah umrah Indonesia bisa segera mendapat kesempatan untuk diberangkatkan.

Kementerian Haji dan Umrah mengumumkan bahwa tidak perlu mendapatkan izin dan mengambil perjanjian melalui aplikasi Eatmarna untuk melakukan sholat di Masjid Nabawi di Madinah.

Kementerian Agama (Kemenag) meminta calon jamaah umroh segera ikut dalam program vaksinasi Covid-19 sebagai syarat mutlak pergi ke negara lain, termasuk ke Arab Saudi.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan berdasarkan pada 10 (sepuluh) asas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yaitu asas syariat, amanah, keadilan, kemaslahatan, kemanfaatan, keselamatan, keamanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Kesepuluh asas ini menjadi landasan bagi penyelenggara ibadah haji dan umrah untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, yaitu memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi jemaah haji dan jemaah umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat serta mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaji) Kementerian Kesehatan saat ini sedang mengembangkan aplikasi manajemen asset kesehatan haji di Arab Saudi dan dashboard sistem informasi kesehatan haji. Kedua aplikasi ini nantinya akan digunakan oleh internal Puskes Haji guna memperkuat layanan informasi kesehatan haji dan mendukung penyelenggaraan kesehatan haji.

Kementerian Agama (Kemenag) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Diskusi fokus kali ini membahas persoalan legalisasi provider visa.

Kerajaan Arab Saudi akan mengurangi karantina wajib bagi para pelancong ke kerajaan. Penumpang dari penerbangan internasional diwajibkan melakukan karantina hanya selama lima hari.

Forum Lembaga Akreditasi PPIU menggelar diskusi secara daring untuk membahas berbagai masukan Keputusan Menteri Agama (KMA) yang mengatur tetang skema dan kriteria akreditasi dan  sertifikasi PPIU dan PIHK. Diskusi pada Sabtu (11/9/2021) tersebut diikuti oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Direktur Akreditasi, Inspeksi, dan Sertifikasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus, dan peserta lain dari Kementerian Agama, KAN, dan Forum LA PPIU.

Hisham Saeed, Asisten Deputi Urusan Haji dan Umrah Bidang Pelayanan Haji dan Umrah, mengatakan total 6.000 visa umrah dikeluarkan untuk jemaah haji asing selama bulan pertama Hijriah Muharram. 

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bermaksud meluncurkan mekanisme baru untuk membeli paket umrah dan menerbitkan visa masuk bagi mereka yang datang dari luar Kerajaan.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (Konjen) Jeddah memastikan visa tunggal umroh masih sebatas wacana. Seperti diketahui Arab Saudi akan meluncurkan mekanisme baru untuk pembelian paket umroh dengan mengeluarkan visa bagi mereka yang datang dari luar Kerajaan.

Kementerian Haji dan Umrah berencana meluncurkan mekanisme baru untuk membeli paket umroh dan mengeluarkan visa masuk bagi mereka yang datang dari luar Kerajaan. Mekanisme tersebut akan memungkinkan calon peziarah asing untuk mendapatkan visa umroh tunggal yang dikeluarkan secara online.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan harapan baru dalam penyelenggaraan umrah. Regulasi ini diterbitkan untuk menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Baru pada UU tersebut kata “umrah” disebut menjadi judul sebuah Undang-Undang. Penyebutan tersebut menyiratkan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah secara hukum memiliki kedudukan yang “setara” dengan penyelenggaraan ibadah haji. 

Kementerian Agama terus melakukan berbagai upaya agar Jemaah Indonesia dapat segera melaksanakan umrah di Arab Saudi. Selain terus mencoba menekan angka covid-19 di tanah air, pemerintah juga telah menempuh jalur diplomasi. Perkembangan penanganan covid-19 terkini, informasi pelaksanaan umrah terbaru, kebijakan-kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dihimpun Kementerian Agama melalui Forum Group Discussion (FGD). Kegiatan menghadirkan narasumber dari berbagai Kementerian/Lembaga digelar melalui zoom meeting.

Jemaah haji Indonesia terbagi atas dua kelompok besar. Pertama haji reguler dan kedua haji khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Jemaah Haji Reguler adalah jemaah haji yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Menteri. Sedangkan Jemaah Haji Khusus adalah mereka yang menjalankan ibadah haji yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji khusus (PIHK).  

Kerajaan Arab Saudi telah mengizinkan jamaah dari luar Arab Saudi untuk melaksanakan umrah setelah penangguhan sementara selama musim haji.