Kegiatan

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) mengeluarkan pernyataan resmi terkait situasi pelik penerbitan visa haji furoda tahun 1446 H/2025 M yang tengah dihadapi sebagian besar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1446 H/2025 M menghadapi beberapa tantatang pelik akibat aturan baru dan super ketat yang diterapkan oleh Kerajaan Arab Saudi.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) kembali menerjunkan Tim Bandara untuk menyambut kedatangan jemaah haji khusus yang diberangkatkan PIHK Anggota HIMPUH pada musim 1446 H/2025 M.

Kementerian Agama (Kemenag) melepas keberangkatan kelompok terbang (kloter) perdana jemaah haji khusus tahun 1446 H/2025 M yang tergabung di dalam Konsorsium El Makaya.

Kementerian Agama melalui Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus berencana menetapkan standarisasi layanan asuransi bagi jemaah.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) sukses menggelar kegiatan Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umrah. Kegiatan yang berlangsung sejak 21-28 April 2025 di Hotel Puri Khatulistiwa, Sumedang ini diikuti oleh 111 peserta.

Kasus penipuan terkait penyediaan hotel yang menimpa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) asal Kota Bogor, Duta Rizkia Tour & Travel telah menggegerkan publik Tanah Air.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah melaporkan kondisi terkini 14 jemaah umrah asal Indonesia yang menjadi korban luka-luka dalam peristiwa kecelakaan bus di Wadi Qudeid, Arab Saudi.

Bank Danamon Syariah secara khusus menggelar acara Buka Puasa Bersama dengan Pengurus Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH). Selain untuk menuai berkah di Bulan Ramadhan, kegiatan ini juga diharapkan bisa semakin memperkuat hubungan dua belah pihak.

Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (HIMPUH) mengusulkan agar Kementerian Agama bisa mengurangi masa waktu pelaksanaan sertifikasi pembimbing ibadah haji. Menurut HIMPUH, masa waktu sertifikasi berdasarkan aturan yang saat ini berlaku terbilang cukup lama dan memakan waktu.

Komisi VIII DPR RI akan merevisi UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, bersamaan juga dengan revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Keberhasilan HIMPUH meraih Sertifikat ISO ini menjadi salah satu indikator penting bahwa organisasi tersebut telah bekerja berdasarkan sistem standar mutu yang berkualitas internasional.

Belakangan ini banyak travel umrah melaporkan terjadinya kasus penipuan tiket kereta cepat Haramain di Arab Saudi. Modus penipuan dilakukan dengan mengedit informasi pemesan pada format pdf tiket yang diterbitkan. Penipuan ini membuat perusahaan umrah merugi hingga jutaan rupiah. 

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) mengimbau seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk melakukan double check kepada syarikah masing-masing terkait penutupan mazarat (tempat-tempat ziarah) di Makkah.

UU Nomor 8 Tahun 2019 menegaskan bahwa setiap kelompok atau perorangan wajib berangkat umrah melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi dan berizin.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Umrah (PIHU) di Indonesia telah diatur oleh Undang Undang (UU) No. 8 Tahun 2019. Dalam ketentuan UU tersebut dijelaskan penyelenggaraan haji yang sah dan resmi di Indonesia ada tiga, haji reguler, haji khusus dan haji mujammalah atau lebih dikenal dengan haji furoda.

Berdasarkan data dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) Kementerian Agama, jumlah jemaah umrah Indonesia yang berangkat melalui perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah sebanyak 1,4 juta orang di tahun 2024.  Namun jumlah tersebut nyatanya tidak sesuai dengan data yang dirilis Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Arab Saudi. 

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) meminta agar Revisi Undang-undang (RUU) penyelenggaraan haji dan umrah turut mengatur pengetatan ijin pendirian bagi Perusahaan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Perusahaan travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kerap kali menjadi kambing hitam atas setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umrah.

Industri haji dan umrah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Meski berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah jemaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci dalam tiga tahun terakhir terus melonjak angkanya, namun hal itu tidak berbanding lurus dengan kondisi ekonomi sebagian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang dinilai terseok-seok.

Ketua Dewan Pakar Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Alip Setyo Wibowo mengatakan saat ini para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dihadapkan pada tantangan besar perubahan dan digitalisasi yang membuat industri ini semakin kompetitif.

Rangkaian kegiatan Musyawarah Kerja (Muker) Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) ke-1, yang berlangsung Senin-Selasa, 10-11 Februari 2025

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menggelar ajang penghargaan HIMPUH Awards 2025 bagi anggota perusahaan travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

CEO Gaido Group Muhammad Hasan Gaido mengapresiasi gelaran Musyawarah Kerja ke-1 Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) yang diselenggarakan di The Botanica Sanctuary Bogor pada Senin (10/01). 

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief meminta para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus untuk selalu menegakan compliance atau kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku.