Kegiatan

Belakangan ini banyak travel umrah melaporkan terjadinya kasus penipuan tiket kereta cepat Haramain di Arab Saudi. Modus penipuan dilakukan dengan mengedit informasi pemesan pada format pdf tiket yang diterbitkan. Penipuan ini membuat perusahaan umrah merugi hingga jutaan rupiah. 

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) mengimbau seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk melakukan double check kepada syarikah masing-masing terkait penutupan mazarat (tempat-tempat ziarah) di Makkah.

UU Nomor 8 Tahun 2019 menegaskan bahwa setiap kelompok atau perorangan wajib berangkat umrah melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) resmi dan berizin.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Umrah (PIHU) di Indonesia telah diatur oleh Undang Undang (UU) No. 8 Tahun 2019. Dalam ketentuan UU tersebut dijelaskan penyelenggaraan haji yang sah dan resmi di Indonesia ada tiga, haji reguler, haji khusus dan haji mujammalah atau lebih dikenal dengan haji furoda.

Berdasarkan data dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH) Kementerian Agama, jumlah jemaah umrah Indonesia yang berangkat melalui perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah sebanyak 1,4 juta orang di tahun 2024.  Namun jumlah tersebut nyatanya tidak sesuai dengan data yang dirilis Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Arab Saudi. 

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) meminta agar Revisi Undang-undang (RUU) penyelenggaraan haji dan umrah turut mengatur pengetatan ijin pendirian bagi Perusahaan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Perusahaan travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kerap kali menjadi kambing hitam atas setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umrah.

Industri haji dan umrah saat ini sedang tidak baik-baik saja. Meski berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah jemaah Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci dalam tiga tahun terakhir terus melonjak angkanya, namun hal itu tidak berbanding lurus dengan kondisi ekonomi sebagian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang dinilai terseok-seok.

Ketua Dewan Pakar Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Alip Setyo Wibowo mengatakan saat ini para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dihadapkan pada tantangan besar perubahan dan digitalisasi yang membuat industri ini semakin kompetitif.

Rangkaian kegiatan Musyawarah Kerja (Muker) Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) ke-1, yang berlangsung Senin-Selasa, 10-11 Februari 2025

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menggelar ajang penghargaan HIMPUH Awards 2025 bagi anggota perusahaan travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

CEO Gaido Group Muhammad Hasan Gaido mengapresiasi gelaran Musyawarah Kerja ke-1 Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) yang diselenggarakan di The Botanica Sanctuary Bogor pada Senin (10/01). 

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief meminta para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus untuk selalu menegakan compliance atau kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku.

impunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) resmi membuka Musyawarah Kerja (Muker) Ke-1, pada Senin (10 Februari 2025) di The Botanica Sanctuary, Puncak Bogor.

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mewajibkan semua Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk melakukan proses akreditasi untuk menjamin standar dan mutu pelayanan dibidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menggelar Rapat Kerja Dewan Pengurus Periode 2024-2028 di Hotel Doubletree by Hilton Jakarta pada Senin-Selasa (20-21) Januari 2024. 

Wakil Ketua Umum HIMPUH Bidang Umrah, Fatma Kartika Sari menyampaikan bahwa saat ini Kota Madinah tengah mengalami lonjakan pengunjung yang sangat signifikan. Akibatnya, hotel-hotel di sekitar Masjid Nabawi mengalami overbook dan overcapacity.

Sebanyak 49  pengusaha travel haji umrah dan Wisata muslim yang tergabung dalam asosiasi Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) mengadakan tour religi ke Masjidil Aqsa-Palestina pada 19-26 November 2024.

Muhammad Firman Taufik terpilih sebagai Ketua Koperasi Jasa Sahabat HIMPUH Mandiri (KOSHIMA) untuk periode 2024-2027. Pemilihan Firman sebagai sebagai Ketua KOSHIMA dilakukan pada Rabu (13/11) melalui mekanisme pemilihan resmi Pengurus yang juga sejalan dengan telah berakhirnya masa kepengurusan Koperasi periode sebelumnya.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) mendesak Kementerian Agama untuk memprioritaskan proses akurasi data bagi calon Jemaah haji khusus tahun 2025. Menurut HIMPUH akurasi data ini sangat penting karena menjadi acuan dalam persiapan penyelenggaraan haji khusus bagi PIHK.

Industri pariwisata terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata, baik di dalam negeri ke luar negeri hingga perjalanan ibadah haji umrah. Sehingga penting sekali untuk memiliki sertifikasi profesi tour leader, sertifikasi tour guide, tour leader umrah haji untuk memastikan sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam memandu wisatawan dengan baik.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menyayangkan langkah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang menyepakati harga referensi umrah di Provinsi tersebut sebesar Rp27,5 juta untuk perjalanan direct flight dari Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menuju tanah suci. Keputusan ini diketahui diambil atas dasar kesepakatan dengan kelompok yang mengatasnamakan Perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) se-Sulsel.

Pembentukan satuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Agama menjadi harapan sekaligus titik terang bagi penegakan aturan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

HIMPUHNEWS _ Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan di Jakarta pada Kamis (17/10).

Dasar kebijakan wajib vaksin meningitis bagi jemaah umrah yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dinilai belum sepenuhnya didukung oleh basis penelitian ilmiah yang memadai.