Berita

Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI hari ini menggelar Rapat Kerja secara virtual. Rapat Kerja dengan agenda Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M diikuti oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi beserta jajaran unit eselon I dan II Kemenag Pusat.

Askrida Syariah jamin asuransi jamaah yang terdampak atas ditangguhkannya sementara akses masuk ke Saudi Arabia untuk tujuan Umrah dan ziarah (per 27 Februari 2020) tetap bisa digunakan jika jamaah berangkat kembali kelak.

Pemerintah Saudi Arabia pada tanggal 27 Februari 2020 mengumumkan penangguhan sementara akses masuk warga negara asing ke wilayah Arab Saudi untuk tujuan Umrah dan wisata.

Hasil rapat koordinasi Menteri Agama dengan Kementerian / Lembaga, Asosiasi PPIU/PIHK, maskapai penerbangan dan pihak terkait dalam rangka penanganan jemaah Umrah pasca kebijakan penghentian sementara ibadah Umrah dan ziarah.

Sehubungan dengan ditangguhkannya untuk sementara akses masuk bagi warga negara asing ke Saudi Arabia untuk tujuan Umrah dan ziarah, Kementerian Perhubungan RI meminta kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I s/d 10 untuk berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk mengetahui dan memahami larangan tersebut.

Indonesia masuk dalam daftar 25 negara yang penerbangannya dilarang masuk ke Saudi Arabia dalam raga langkah pencegahan menyebarnya penyakit Covid-19.

Pada tanggal 27 Februari 2020, General Authority of Civil Aviation (GACA)-Saudi Arabia, mengeluarkan sirkular yang berisikan menangguhkan sementara izin masuk ke Saudi Arabia untuk tujuan Umrah dan wisata, bagi 25 negara termasuk Indonesia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan ini kami sampaikan bahwa per hari ini umrah diberhentikan sementara waktu untuk seluruh negara. Kami masih belum bisa

Jakarta (Kemenag) --- Pengadilan Negeri Tangerang memvonis bersalah pimpinan PT Duta Adhikarya Bersama, yang berinisial A. Dia telah ditetapkan melaku

Berikut ini kami sampaikan kegiatan RDP tersebut, sebagai berikut : Wakil Himpuh yg hadir 3 orang : H. Ali Moh. Amin (Wakil Ketua Umum LN) H. Muharo

Jakarta, wapresri.go.id– Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyambut baik rencana Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah

Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 41 ayat 3, bahwa penundaan keberangkatan terhadap jemaah Umrah bisa dilakukan apabila tidak memiliki sertifikat vaksinasi internasional yang sah.

Besarnya potensi pasar umroh di Indonesia mulai dilirik Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) asal Arab Saudi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Nizar menyebut kini ada 744 PPIU asal Arab Saudi yang ingin melayani jemaah umroh asal Indonesia.

Kementerian Agama mencabut izin operasional 11 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, M. Arfi Hatim menegaskan sanksi pencabutan izin diberikan karena sampai batas waktu yang ditentukan, ke-11 PPIU tersebut tidak melakukan sertifikasi sebagai Biro Perjalanan Wisata (BPW).

Menurut Muzani, pihak Kerajaan Arab Saudi mempertimbangkan permintaan itu.

Manasik untuk calhaj digelar sepanjang tahun agar lebih terlatih.

Pimpinan MPR meminta tambahan kuota haji saat bertemu Raja Salman bin Abdulaziz

Menurut Fachrul, saat meminta tambahan kuota 10 ribu, Kerajaan Saudi keberatan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meluncurkan Program Manasik Haji Sepanjang Tahun. 

“Kita menolak VFS. Karena itu tidak jelas dasar hukumnya. Mungkin dalam waktu dekat kita akan bereaksi juga ke Kedutaan Arab Saudi,” ujar Ketua Steering Committee Muker HIMPUH Budi Rianto usai penutupan Muker di Intercontinental Hotel, Bandung, Selasa (25/9/2018).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memutuskan tidak akan mencabut izin Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel. Keputusan tersebut diambil setelah menggelar rapat dengan lintas Kementerian dan Permusyawarata Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji (Patuhi). "Tidak jadi (dicabut, izin FVS Tasheel)," kata Humas BKPM Iwan Ungsi, saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (13/3).