Topik Hangat

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertema Reformasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Republik Indonesia yang digelar Kantor Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Selasa (25/11/2025) di Jakarta.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan kembali kebijakan batas tertinggi tarif pemeriksaan medis istithaah kesehatan bagi jemaah haji, yakni maksimal Rp1 juta.

Persiapan menuju Haji 2026 resmi memasuki babak penting. Pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, mengumumkan sederet regulasi baru yang wajib dipenuhi seluruh negara pengirim jemaah. Aturan ini disampaikan dalam pertemuan besar yang melibatkan lebih dari seratus menteri, mufti agung, dan pimpinan kantor haji dari berbagai negara muslim.

Pemerintah resmi membuka pelunasan biaya haji 2026 tahap pertama mulai hari ini. Para calon jemaah yang termasuk dalam daftar prioritas sudah bisa menuju bank penerima setoran untuk melengkapi pembayaran hingga batas waktu 23 Desember.

Pemerintah Arab Saudi resmi menghentikan sistem penerbitan visa umrah berbasis virtual account untuk Indonesia mulai Minggu, 23 November 2025. 

Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan proses rekrutmen Petugas Kesehatan Haji 1447 H/2026 M segera dimulai. Seleksi ini ditujukan bagi tenaga kesehatan profesional yang ingin bertugas mendampingi jamaah Indonesia selama penyelenggaraan haji di Arab Saudi.

Pemerintah memperluas hak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) melalui Pasal 62 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

Masyarakat yang ingin terlibat langsung dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 akhirnya bisa bersiap. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengumumkan bahwa proses pendaftaran Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kloter dan PPIH Arab Saudi tahun 1447 H/2026 M akan mulai dibuka besok secara serentak di seluruh daerah.

Pemerintah resmi menambah satu pasal penting dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

Kabar terbaru bagi calon jemaah haji Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi merilis daftar pembagian kelompok terbang (kloter) untuk musim haji 1447 H/2026 M. Total, ada 204.362 jemaah dan petugas yang akan diberangkatkan melalui 525 kloter dari 14 embarkasi di seluruh Indonesia.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, berencana mengurangi masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Dari sebelumnya rata-rata 41 hari, Gus Irfan menargetkan durasi tinggal bisa dipangkas menjadi sekitar 38 hari pada pelaksanaan haji 2026.

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi memperkenalkan perangkat pengawas berteknologi tinggi yang diberi nama “Wing Drone.”Pesawat nirawak ini dirancang untuk memperkuat keamanan jemaah selama perjalanan menuju Makkah dan Madinah—bahkan disebut sebagai salah satu teknologi paling strategis dalam sistem pengamanan haji. Wing Drone dipamerkan Kementerian Dalam Negeri pada momen Pameran dan Konferensi Haji 2025 yang dilaksanakan di Jeddah pekan lalu. 

Menteri Haji dan Umrah RI, M. Irfan Yusuf, menilai bahwa pelaksanaan umrah mandiri bagi jemaah Indonesia, meski telah diizinkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, belum dapat diterapkan secara optimal di lapangan. 

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya diplomasi untuk mengurangi penempatan jemaah haji Indonesia di Zona 5 (Mina Jadid).

Kementerian Haji dan Umrah RI menegaskan bahwa mekanisme pemeriksaan istithaah kesehatan bagi jemaah haji akan dilakukan secara berlapis dan jauh lebih ketat mulai dari masa tunggu hingga menjelang keberangkatan. 

Penutupan penerbitan visa haji tahun 2026 lebih awal dibanding tahun sebelumnya. Pada musim Haji 2025, pemvisaan resmi dihentikan pada 26 Mei 2025.

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq Al-Rabiah, mengumumkan serangkaian aturan baru yang wajib dipatuhi seluruh negara pengirim jemaah haji untuk musim Haji 2026 atau 1447 H.

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq Al-Rabiah, menegaskan agar seluruh negara Islam segera menyelesaikan penandatanganan kontrak penyelenggaraan haji sebelum 4 Januari 2026. Instruksi ini disampaikan dalam pertemuan semi-tahunan bersama para pejabat haji dari berbagai negara Islam di sela-sela Konferensi dan Pameran Haji edisi kelima di Jeddah, Senin (10/11).

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI telah menetapkan dua maskapai resmi yang akan melayani penerbangan jemaah haji Indonesia tahun 2026 atau 1447 H. Kedua maskapai tersebut adalah Garuda Indonesia dan Saudi Airlines.

Pemerintah Arab Saudi menorehkan capaian bersejarah dalam persiapan pelaksanaan Haji 2026. Menteri Haji dan Umrah, Tawfiq Al-Rabiah, mengumumkan bahwa kerajaan telah menyelesaikan kontrak keberangkatan bagi lebih dari satu juta jemaah, bahkan enam bulan sebelum musim haji dimulai.

Calon jemaah haji kini wajib memenuhi syarat kesehatan untuk bisa mendapatkan visa. Menteri Kesehatan Arab Saudi, Fahd Al-Jalajel, menegaskan kebijakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya besar pemerintah menjaga keselamatan para tamu Allah.

Tim 13 Asosiasi Haji dan Umrah menilai beberapa pasal dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang baru disahkan oleh Pemerintah telah memberi celah bagi pelemahan ekosistem ekonomi haji dan umrah.

Kabar duka datang dari keluarga jemaah umrah asal Magelang, Jawa Tengah. Seorang pria bernama Sugiyo bin Mangun Sukarto (60) dilaporkan hilang di Makkah, Arab Saudi, sejak 5 November 2025. Hingga kini, pihak keluarga belum mendapat kabar soal keberadaannya.

Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafii, mengumumkan bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi telah dibubarkan. 

Kerja sama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 resmi dimulai. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi di Jeddah, Selasa (11/11/2025).