Topik Hangat

Regulasi Haji Tata Cara Pelunasan Haji Khusus Berita Haji

Daftar regulasi Haji 1447 H / 2026 M : No Tanggal Jenis Nomor Perihal 1 11 Aug 2025 SE Dirjen PHU Kemenag RI B-11005/DJ/Dt.II.IV.2/

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menerbitkan imbauan resmi tertanggal 28 Februari 2026 menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada penyesuaian operasional penerbangan internasional.

Peningkatan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah berdampak pada kebijakan penutupan ruang udara di sejumlah negara sekitar Arab Saudi.

Ketegangan antara Amerika Serikat beserta sekutu dan Iran bukan sekadar isu diplomatik dua negara. Setiap eskalasi di antara keduanya hampir selalu mengguncang stabilitas Timur Tengah, kawasan yang menjadi jantung mobilitas energi dan penerbangan global.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa langkah praperadilan yang diajukannya atas penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2024 merupakan hak konstitusional, bukan bentuk perlawanan terhadap proses hukum.

Kerinduan jutaan umat Islam untuk bisa menjejakkan kaki dan menunaikan shalat di Rawdah kembali menguat seiring datangnya Ramadan 1447 H.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama telah menyelenggarakan Sidang Isbat untuk menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah.

Komitmen perlindungan jemaah haji dan umrah Indonesia kembali ditegaskan dalam forum Saudi-Indonesian Umrah Co.Exchange yang digelar di kawasan Al Hamra Umm Al Jud, Makkah, 16 Februari 2026.

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) menyatakan bahwa Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) telah resmi terintegrasi dengan Platform Nusuk milik Pemerintah Arab Saudi.

Kebijakan pembagian kuota haji tambahan 2024 kembali menuai perdebatan setelah masuk ke ranah hukum. Di tengah proses yang berjalan, aspek diskresi menteri menjadi titik krusial yang dinilai harus dibaca secara utuh sebelum ditarik ke kesimpulan pidana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan Peraturan Menteri.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji.

Kabar gembira datang bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Tanah Air. Upaya kolektif 13 asosiasi haji dan umrah untuk mendorong perpanjangan masa persiapan pemvisaan Haji Khusus 1447 H/2026 M akhirnya berhasil.

Dugaan penipuan berkedok Umrah Mandiri kembali mencuat dan kini menyeret bukan hanya penyelenggara, tetapi juga influencer dan selebgram yang mempromosikannya di media sosial.

Maraknya praktik umrah mandiri tanpa izin resmi kembali menjadi sorotan setelah puluhan calon jamaah melaporkan dugaan penipuan ke Polda Metro Jaya. Laporan ini diajukan menyusul kegagalan keberangkatan ibadah umroh yang dijanjikan pada akhir 2025, dengan kerugian total jamaah disebut mendekati Rp700 juta.

“Nggak perlu ngedirin rumah sakit, kirim dokter, kirim obat. Nggak seribet itu. Pasti lebih murah, yakin lebih murah,” katanya.

Pemerintah Arab Saudi secara resmi mulai menerbitkan visa haji untuk musim haji 2026 atau 1447 Hijriah, pada Minggu (8/2/2026) yang bertepatan dengan 20 Syaban 1447 H.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menghadiri Konsinyering Haji Non Kuota dan Umrah Mandiri yang diselenggarakan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, Rabu (4/2/2026), di Jakarta.

Usai salam terakhir, udara masih dingin. Jamaah keluar masjid pelan-pelan. Seorang teman---yang selalu memanggil saya Gus---menyapa sambil menuruni tangga, sandal masih setengah terseret.

Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (HIMPUH) Muhammad Firman Taufik mengusulkan keterlibatan swasta dalam pengelolaan kuota haji reguler sebesar 92 persen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dinilai menjadi tonggak penting dalam restrukturisasi kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Regulasi tersebut tidak hanya memperkuat tata kelola nasional, tetapi juga menandai babak baru peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke lembaga khusus yang lebih setara dan profesional melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Transisi regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dinilai masih menyisakan persoalan besar di lapangan. Sejumlah aturan turunan belum tersedia, menyebabkan kekosongan hukum yang berdampak langsung pada penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus dan umrah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pentingnya profesionalisme Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)

Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan jemaah haji khusus cadangan yang berhak berangkat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.