Topik Hangat

Regulasi Haji Tata Cara Pelunasan Haji Khusus Berita Haji

Daftar regulasi Haji 1447 H / 2026 M : No Tanggal Jenis Nomor Perihal 1 11 Aug 2025 SE Dirjen PHU Kemenag RI B-11005/DJ/Dt.II.IV.2/

Kebijakan pembagian kuota haji tambahan 2024 kembali menuai perdebatan setelah masuk ke ranah hukum. Di tengah proses yang berjalan, aspek diskresi menteri menjadi titik krusial yang dinilai harus dibaca secara utuh sebelum ditarik ke kesimpulan pidana.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggung jawab PIHK, petugas kesehatan, dan pembimbing Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan Peraturan Menteri.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji.

Kabar gembira datang bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Tanah Air. Upaya kolektif 13 asosiasi haji dan umrah untuk mendorong perpanjangan masa persiapan pemvisaan Haji Khusus 1447 H/2026 M akhirnya berhasil.

Dugaan penipuan berkedok Umrah Mandiri kembali mencuat dan kini menyeret bukan hanya penyelenggara, tetapi juga influencer dan selebgram yang mempromosikannya di media sosial.

Maraknya praktik umrah mandiri tanpa izin resmi kembali menjadi sorotan setelah puluhan calon jamaah melaporkan dugaan penipuan ke Polda Metro Jaya. Laporan ini diajukan menyusul kegagalan keberangkatan ibadah umroh yang dijanjikan pada akhir 2025, dengan kerugian total jamaah disebut mendekati Rp700 juta.

“Nggak perlu ngedirin rumah sakit, kirim dokter, kirim obat. Nggak seribet itu. Pasti lebih murah, yakin lebih murah,” katanya.

Pemerintah Arab Saudi secara resmi mulai menerbitkan visa haji untuk musim haji 2026 atau 1447 Hijriah, pada Minggu (8/2/2026) yang bertepatan dengan 20 Syaban 1447 H.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menghadiri Konsinyering Haji Non Kuota dan Umrah Mandiri yang diselenggarakan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI, Rabu (4/2/2026), di Jakarta.

Usai salam terakhir, udara masih dingin. Jamaah keluar masjid pelan-pelan. Seorang teman---yang selalu memanggil saya Gus---menyapa sambil menuruni tangga, sandal masih setengah terseret.

Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (HIMPUH) Muhammad Firman Taufik mengusulkan keterlibatan swasta dalam pengelolaan kuota haji reguler sebesar 92 persen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dinilai menjadi tonggak penting dalam restrukturisasi kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Regulasi tersebut tidak hanya memperkuat tata kelola nasional, tetapi juga menandai babak baru peralihan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke lembaga khusus yang lebih setara dan profesional melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Transisi regulasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dinilai masih menyisakan persoalan besar di lapangan. Sejumlah aturan turunan belum tersedia, menyebabkan kekosongan hukum yang berdampak langsung pada penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus dan umrah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pentingnya profesionalisme Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)

Direktorat Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengumumkan jemaah haji khusus cadangan yang berhak berangkat pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Muzakir menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memiliki kewenangan memeriksa keuangan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)

Al-Haadi Ziarah Ampel atau Azam Tour & Travel berhasil meraih penghargaan HIMPUH Awards Kategori Most Highest Value Member dalam rangkaian Musyawarah Kerja (Muker) II HIMPUH Tahun 2026 yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) kembali menggelar ajang penghargaan bagi perusahaan travel umrah dan haji yang tergabung sebagai anggota asosiasi. Melalui HIMPUH Awards 2025, organisasi ini memberikan apresiasi kepada para penyelenggara perjalanan ibadah yang dinilai aktif dan berkontribusi dalam kepengurusan.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof Rhenald Kasali, mengingatkan pelaku usaha travel haji dan umrah yang tergabung dalam Himpunan Penyelenggara Umrah Haji (HIMPUH) agar bersiap menghadapi perubahan besar dalam industri perjalanan ibadah. Perubahan itu mencakup transformasi digital, pergeseran pola konsumen, hingga dinamika regulasi yang terus berkembang mengikuti zaman.

Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochammad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, menegaskan pentingnya peran asosiasi penyelenggara perjalanan haji dan umrah dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah.

Kementerian Haji dan Umrah menetapkan tiga fokus utama dalam penyelenggaraan haji dan umrah lima tahun ke depan. Fokus tersebut meliputi orientasi layanan jemaah, penguatan tata kelola kelembagaan, serta transformasi digital sebagai penopang pelayanan.

Perubahan lanskap industri umrah di Indonesia semakin nyata seiring mulai masuknya pemain Online Travel Agent (OTA) ke sektor perjalanan religi. Fenomena ini menjadi salah satu sorotan utama dalam Musyawarah Kerja (Muker) ke-2 Himpunan Penyelenggara Umrah Haji (HIMPUH) yang digelar pada 26–27 Januari di The Trans Luxury Hotel Bandung.

Di tengah dinamika regulasi baru dan masa transisi tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah nasional, Himpunan Penyelenggara Umrah Haji (HIMPUH) menegaskan pentingnya soliditas organisasi untuk tetap tumbuh dan adaptif menghadapi tantangan.