Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 2 Tahun 2026 perlu ditempatkan dalam kerangka atau bingkai filsafat hukum, khususnya berkaitan dengan asas keadilan berusaha dalam penyelenggaraan pelayanan haji dan umrah.
Baca SelengkapnyaKementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengingatkan pemegang visa umrah multiple entry untuk tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban memesan paket layanan dari penyedia layanan umrah berlisensi untuk setiap kunjungan.
Baca SelengkapnyaKementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mulai menggelar serangkaian pertemuan persiapan dengan kantor urusan haji dari lebih dari 75 negara sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027.
Baca SelengkapnyaPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 264/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian ketentuan kuota Haji Khusus patut disikapi dengan kepala dingin dan semangat membangun. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap warga negara berhak mengajukan judicial review terhadap undang-undang. Karena itu, apresiasi layak diberikan kepada para pemohon yang telah menggunakan jalur konstitusional untuk menyampaikan pandangannya. Penghormatan yang sama juga patut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menjalankan kewenangannya sesuai prinsip-prinsip hukum dan konstitusi.
Baca SelengkapnyaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 264/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan pengujian ketentuan kuota Haji Khusus sebesar 8 persen tidak dapat diterima, harus dibaca secara jernih dan proporsional. Terlalu sederhana apabila putusan ini hanya dimaknai sebagai kemenangan satu pihak atau kekalahan pihak lainnya. Sesungguhnya, terdapat pelajaran konstitusional yang jauh lebih penting bagi PIHK dan semua Asosiasi PIHK yang ada.
Baca SelengkapnyaSidang tindak pidana korupsi pengalihan kuota haji tambahan yang tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta bukan sekadar panggung pengadilan bagi seorang mantan Menteri Agama dan koleganya.
Baca SelengkapnyaKerja sama Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) dengan CIMB Niaga Syariah tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan layanan perbankan bagi biro perjalanan. HIMPUH melihat kolaborasi tersebut sebagai peluang untuk mempertemukan anggota asosiasi dengan calon jemaah haji melalui jaringan nasabah bank.
Baca SelengkapnyaPersiapan penyelenggaraan Haji 2027 mulai memasuki tahap yang lebih serius. Bagi penyelenggara haji khusus, persiapan tidak hanya berkaitan dengan pemilihan syarikah, hotel, dan penerbangan, tetapi juga kebutuhan pembiayaan serta layanan perbankan yang mendukung operasional biro perjalanan dan jemaah.
Baca SelengkapnyaGugatan terhadap ketentuan kuota haji khusus sebesar 8 persen yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) tak hanya memunculkan perdebatan mengenai keadilan akses keberangkatan haji. Di balik proses hukum tersebut, Forum lintas asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umrah (PIHU) nasional memetakan sejumlah risiko yang dinilai dapat muncul apabila ketentuan itu dihapus atau diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaGugatan terhadap ketentuan kuota haji khusus sebesar 8 persen yang tengah diproses Mahkamah Konstitusi (MK) mulai memantik respons dari pelaku industri haji nasional. Menilai perkara tersebut berpotensi membawa konsekuensi hukum, operasional, hingga ekonomi terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus di Indonesia, forum lintas asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umrah (PIHU) sepakat mengambil langkah hukum dengan mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara pengujian materi Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU).
Baca SelengkapnyaWacana penerapan skema 'lunas tidak ganti' dalam penyelenggaraan ibadah haji memunculkan perdebatan baru mengenai keseimbangan antara perlindungan hak jamaah dan upaya menjaga tata kelola haji yang adil. Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai penting untuk memastikan hak keberangkatan jamaah tetap terlindungi. Namun di sisi lain, penerapannya juga harus mampu menutup peluang penyalahgunaan porsi haji yang berpotensi mengganggu sistem antrean nasional.
Baca SelengkapnyaSetiap tahun, narasi tentang penyelenggaraan haji selalu berkisar pada drama kuota, keterlambatan penerbangan, hingga semrawutnya tenda di Muzdalifah dan Mina. Pemerintah selalu memosisikan diri sebagai "pahlawan tanpa pamrih" yang mengelola ibadah massal ini dengan prinsip non-profit. Namun, di balik jubah pelayanan tersebut, tersimpan sebuah rahasia umum yang jarang dibongkar ke publik: monopoli negara dalam pengelolaan haji reguler sesungguhnya telah memicu ketidakadilan fiskal yang sistemik, pemborosan anggaran, hingga konflik kepentingan yang akut.
Baca SelengkapnyaGugatan judicial review (JR) terhadap Pasal 64 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang saat ini bergulir di Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 264/PUU-XXIV/2026) menjadi momentum penting bagi industri haji nasional. Gugatan tersebut meminta penghapusan alokasi kuota haji khusus sebesar 8 persen dengan alasan diskriminatif dan tidak memenuhi prinsip kesetaraan.
Baca SelengkapnyaKeberadaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah kembali menghadapi tantangan. Kali ini, Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur alokasi kuota haji khusus sebesar 8 persen, digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaPolemik mengenai alokasi kuota 8 persen bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kembali mencuat. Bahkan, persoalan ini kini telah masuk ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan uji materi yang diajukan oleh salah seorang calon jemaah haji reguler. Menurut saya, gugatan tersebut lahir dari cara pandang yang belum sepenuhnya memahami sistem penyelenggaraan haji nasional.
Baca SelengkapnyaGugatan terhadap ketentuan alokasi kuota haji khusus sebesar 8 persen dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mendapat tanggapan dari Ketua Semangat Advokasi Indonesia, Ali Yusuf. Menurutnya, keberadaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) justru dilindungi oleh konstitusi dan tidak dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi.
Baca SelengkapnyaRencana pemindahan keberangkatan jemaah umrah dari Terminal 3 ke Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus menuai perhatian. Selain dinilai berdampak pada aspek operasional penyelenggaraan umrah, kebijakan tersebut juga dinilai perlu dikaji dari sisi hukum administrasi, perlindungan konsumen, serta kualitas pelayanan publik.
Baca SelengkapnyaSalah satu yang menjadi perhatian adalah komposisi pembiayaan yang diberitakan sebesar sekitar 60 persen berasal dari nilai manfaat pengelolaan dana haji dan 40 persen dibayar langsung oleh jemaah.
Baca SelengkapnyaKementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyampaikan usulan kepada Komisi VIII DPR RI agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menanggung porsi terbesar dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1448 H/2027 M.
Baca SelengkapnyaKementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2027 sebesar Rp107.340.172,02 per jemaah. Angka tersebut naik sekitar Rp19,9 juta dibandingkan BPIH tahun 1447 H/2026 M.
Baca SelengkapnyaPemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan menyatakan seluruh persiapan telah rampung untuk menyambut gelombang pertama jemaah dalam Program Tamu Penjaga Dua Masjid Suci untuk Haji, Umrah, dan Ziarah tahun 1448 Hijriah.
Baca SelengkapnyaBelum lama ini, umat Islam di seluruh dunia baru saja menyelesaikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Sekitar dua juta jemaah dari berbagai negara telah menuntaskan rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, Mina, Makkah, dan Madinah. Di balik kekhusyukan tersebut, berlangsung sebuah operasi kemanusiaan dan spiritual berskala global yang melibatkan jutaan manusia, ratusan ribu petugas, serta koordinasi lintas sektor yang sangat kompleks.
Baca SelengkapnyaPraktik jual beli tiket Saudia Airlines yang diklaim "pakai miles" kembali ramai dibicarakan di media sosial setelah beredar tangkapan layar percakapan yang menunjukkan sebuah tiket dibatalkan maskapai karena terdeteksi menggunakan akun miles hasil penipuan (fraud account).
Baca SelengkapnyaCNN Indonesia akan menghadirkan Islamic Travel Connect 2026, sebuah festival dan pameran yang dirancang menjadi panggung kolaborasi bagi seluruh pemangku kepentingan di industri haji, umrah, dan wisata halal Indonesia.
Baca SelengkapnyaHimpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) mendukung langkah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI dalam memperkuat perlindungan jemaah dan memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah.
Baca Selengkapnya