Pakar Hukum Pertanyakan Unsur Kerugian Negara di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024 di Kementerian Agama (Kemenag) memunculkan perdebatan serius soal unsur kerugian negara.
Baca SelengkapnyaKasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2024 di Kementerian Agama (Kemenag) memunculkan perdebatan serius soal unsur kerugian negara.
Baca SelengkapnyaAkademisi dan pengajar pendidikan antikorupsi Ulul Albab menegaskan bahwa isu kerugian negara dalam pengelolaan kuota haji harus ditempatkan secara proporsional dan berbasis hukum.
Baca SelengkapnyaKementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) resmi melakukan langkah penyederhanaan proses verifikasi Kepesertaan BPJS Kesehatan demi mempercepat proses Pengembalian Keuangan (PK) jemaah haji khusus.
Baca SelengkapnyaKementerian Haji (Kemenhaj) RI mengaku telah berhasil melakukan efisiensi biaya konsumsi jemaah haji tahun 1447 H/2026 M hingga lebih dari Rp123 miliar.
Baca SelengkapnyaBadan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melaporkan perkembangan terbaru Pengembalian Keuangan (PK) Haji Khusus tahun 1447H/2026M.
Baca SelengkapnyaKementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI melaporkan data terakhir hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji tahun 1447 H/2026 M kepada Komisi VIII DPR RI.
Baca SelengkapnyaBahkan di kalangan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), perbedaan sikap tak terelakkan.
Baca SelengkapnyaPengembalian Keuangan (PK) haji khusus dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) masih sangat rendah. Hingga Selasa (20/1/2026), dana PK yang cair disebut belum mencapai 30 persen, membuat penyelenggara haji khusus berada dalam situasi genting.
Baca SelengkapnyaSemangat Advokasi Indonesia (SAI) menegaskan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang negara yang digunakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam pelaksanaan kuota haji tambahan tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Arab Saudi mulai membuka tahapan awal persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi meluncurkan fase preferensi paket haji bagi calon jemaah yang terdaftar dalam program Haji Langsung (Direct Hajj Program).
Baca SelengkapnyaKetua Tim 13 Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Muhammad Firman Taufik, meluruskan pendapat Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI yang menilai rendahnya realisasi PK disebabkan oleh ketidakkooperatifan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maupun jemaah.
Baca SelengkapnyaPerubahan skema alokasi petugas Haji Khusus tahun 2026 menuai sorotan dari penyelenggara haji dan umrah. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) merespon bahwa formula baru pembagian petugas dibuat lebih sederhana, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan jemaah.
Baca SelengkapnyaKetua Tim 13 Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Muhammad Firman Taufik, mengungkapkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memangkas kuota petugas haji khusus dari sebelumnya 1.375 orang menjadi 1.167 orang.
Baca SelengkapnyaTenggat pembayaran paket layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi telah tiba. Namun hingga batas akhir tersebut, dana pelunasan jamaah haji khusus masih belum cair dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Baca SelengkapnyaKementerian Haji dan Umrah secara terbuka mengakui bahwa belum cairnya Pengembalian Keuangan (PK) sebagian jamaah haji khusus sebesar USD 8.000 ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) disebabkan oleh penyesuaian sistem dan regulasi yang masih berlangsung.
Baca SelengkapnyaAlarm keras disampaikan Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) terkait penyelenggaraan Haji Khusus 2026.
Baca SelengkapnyaPenyelenggaraan Haji Khusus 2026 berada dalam ancaman serius menyusul terhambatnya Pengembalian Keuangan (PK) dana jamaah sebesar USD 8.000 per orang yang hingga kini masih tertahan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Baca SelengkapnyaPenyelenggaraan Haji Khusus 2026 dinilai berada dalam kondisi kritis. Sebanyak 13 Asosiasi Haji dan Umrah secara terbuka memperingatkan potensi gagal berangkatnya jamaah
Baca SelengkapnyaPenantian ratusan jamaah umrah yang sempat tertahan di Jeddah akhirnya berakhir.
Baca SelengkapnyaPenerbangan Lion Air kembali menjadi sorotan setelah salah satu rute penting yakni JT-111 dari Jeddah ke Jakarta mengalami delay hingga dua hari, membuat ratusan jamaah umrah tertahan di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah tanpa kepastian jadwal keberangkatan yang jelas.
Baca SelengkapnyaKabar gembira datang bagi jemaah haji asal wilayah Sumatera yang terdampak bencana alam. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi memberikan relaksasi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kondisi darurat yang dihadapi jemaah.
Baca SelengkapnyaJumlah jamaah haji khusus yang menyelesaikan pelunasan pada 17 Desember 2025 mengalami lonjakan signifikan.
Baca SelengkapnyaBandung kembali menegaskan reputasinya sebagai salah satu kota konferensi paling bergengsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHimpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menegaskan bahwa Musyawarah Kerja (Muker) II yang akan digelar pada 26–27 Januari 2026 di Trans Luxury Hotel Bandung bukanlah ajang seremonial atau kegiatan normatif tahunan semata.
Baca SelengkapnyaHimpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) akan menggelar Musyawarah Kerja (Muker) II pada 26–27 Januari 2025 di Trans Luxury Hotel Bandung. Forum tahunan ini menjadi momentum penting bagi seluruh anggota untuk menetapkan arah kerja organisasi satu tahun ke depan.
Baca Selengkapnya