Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah membawa harapan besar sekaligus tantangan berat. Publik menuntut tata kelola haji dan umrah yang lebih bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaBadan Penyelenggara Haji (BP Haji) menepis isu penghapusan kuota Petugas Haji Daerah (PHD) pada musim haji 1447 H/2026. Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan yang terjadi hanyalah pengurangan jumlah, bukan penghapusan total.
Baca SelengkapnyaArab Saudi makin memperketat aturan kesopanan publik. Salah satu poin yang jadi sorotan adalah larangan keras memainkan musik saat waktu salat. Siapa pun yang melanggar bisa dikenai denda 1.000 riyal (sekitar Rp4,2 juta) untuk pelanggaran pertama dan 2.000 riyal (Rp8,4 juta) jika mengulangi.
Baca SelengkapnyaBadan Penyelenggara Haji (BP Haji) memastikan persiapan musim haji 2026 berjalan sesuai rencana. Lembaga baru ini sudah mentransfer dana awal layanan haji ke Arab Saudi senilai Rp2,7 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi bisa mulai beroperasi pada musim haji 2028. Proyek ini diharapkan menjadi pusat layanan terpadu jamaah Indonesia saat berhaji.
Baca SelengkapnyaOtoritas Umum Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi meluncurkan Layanan Mobilitas Terpadu untuk memudahkan jemaah dan peziarah. Inisiatif digital ini menghadirkan sistem reservasi transportasi sederhana dan terorganisir di Masjidil Haram serta Masjid Nabawi.
Baca SelengkapnyaPemerintah memastikan sedang berpacu waktu menyelesaikan proses pembentukan Kementerian Haji dan Umrahsetelah DPR mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (UU Haji).
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan pengadaan 1.200 petugas haji profesional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka ini masuk dalam alokasi Fungsi Agama yang menjadi salah satu fokus belanja negara tahun depan.
Baca SelengkapnyaBadan Penyelenggara (BP) Haji resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah setelah DPR RI mengesahkan revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 pada Rapat Paripurna, Selasa (26/8/2025). Dalam proses transisi itu, nama Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan disebut-sebut akan menjadi Menteri Haji dan Umrah pertama RI.
Baca SelengkapnyaPemerintah Arab Saudi mulai menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026. Wakil Emir Makkah, Pangeran Saud bin Mishaal, meresmikan pembukaan rapat panel perencanaan haji pada Rabu (27/8/2025).
Baca SelengkapnyaMenteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menilai rencana penggunaan Bandara Thaif di Arab Saudi untuk operasional penerbangan haji Indonesia masih belum ideal. Meski izin prinsip sudah diberikan Arab Saudi, sejumlah kendala teknis membuat pemerintah menahan diri.
Baca SelengkapnyaPemerintah Arab Saudi mengeluarkan aturan baru terkait mekanisme pemesanan tenda haji untuk musim haji 2026. Perubahan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Baca SelengkapnyaDPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat paripurna ke-4 masa sidang I tahun 2025-2026 di Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Baca SelengkapnyaProses transisi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah bakal diiringi seleksi sumber daya manusia (SDM) yang ketat. Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan tata kelola haji lebih transparan dan bebas korupsi.
Baca SelengkapnyaDPR resmi mengesahkan revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat paripurna, Selasa (26/8/2025). Aturan baru ini menjadi dasar perubahan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji.
Baca SelengkapnyaDPR resmi mengesahkan RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (26/8/2025). Lewat aturan baru ini, pengelolaan haji resmi beralih dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji.
Baca SelengkapnyaSetelah DPR mengesahkan UU Haji dan Umrah, sejumlah perubahan besar bakal terjadi. Salah satunya, anggaran haji yang selama ini dikelola Kementerian Agama (Kemenag) akan beralih ke Kementerian Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDPR RI akhirnya resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaEkonom dan Penasihat Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, Abdul Hakam Naja, menilai rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) patut didukung.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan pembentukan Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah wajib direalisasikan paling lambat 30 hari setelah undang-undang berlaku. Hal ini menyusul disetujuinya RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah oleh Komisi VIII DPR dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaKomisi VIII DPR merampungkan pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Seluruh fraksi sepakat membawa beleid ini ke paripurna untuk disahkan jadi undang-undang. Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan aturan baru ini ditargetkan berlaku mulai penyelenggaraan haji 2026.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR RI menyepakati batas usia minimal jemaah haji dipangkas dari sebelumnya 18 tahun menjadi 13 tahun.
Baca SelengkapnyaMaskapai nasional Arab Saudi, Saudia Airlines, mengumumkan promo besar-besaran berupa potongan harga 50 persen untuk seluruh rute internasional. Program ini dinilai akan memberikan keuntungan besar bagi jemaah yang merencanakan perjalanan ke Tanah Suci untuk ibadah umrah.
Baca SelengkapnyaDPR dan pemerintah resmi menyetujui perubahan status Badan Penyelenggara Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah, sebagaimana diatur dalam revisi Undang-Undang Haji dan Umrah. Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pihaknya siap melaksanakan perintah undang-undang dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDPR bersama pemerintah menyepakati peningkatan status Badan Penyelenggaraan (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Dengan perubahan itu, Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Ditjen PHU) yang selama ini berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dipastikan dihapus.
Baca Selengkapnya