Blog

Regulasi Haji Tata Cara Pelunasan Haji Khusus Berita Haji

Daftar regulasi Haji 1447 H / 2026 M : No Tanggal Jenis Nomor Perihal 1 11 Aug 2025 SE Dirjen PHU Kemenag RI B-11005/DJ/Dt.II.IV.2/

Jemaah haji dan umrah kini dapat memantau kondisi kepadatan area tawaf dan sa'i melalui aplikasi Nusuk. Platform layanan digital Arab Saudi tersebut menambahkan sejumlah fitur baru yang dirancang untuk membantu jemaah menjalankan ibadah sekaligus mengakses berbagai kebutuhan perjalanan dalam satu aplikasi.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mendalami laporan dugaan jemaah gagal berangkat umrah di Jambi yang melibatkan 107 jemaah. Pemeriksaan dilakukan untuk mengurai kronologi, meminta keterangan dari para pihak, sekaligus memverifikasi bukti yang berkaitan dengan laporan tersebut.

Usulan skema pembiayaan haji 2027 dengan komposisi 40 persen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan 60 persen nilai manfaat mendapat perhatian dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Jika diterapkan, skema tersebut diproyeksikan membutuhkan nilai manfaat sekitar Rp12,98 triliun.

Pemerintah Indonesia menghadapi persoalan baru dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Pemerintah Arab Saudi memblokir uang muka penyelenggaraan haji 2027 sebesar 14 juta riyal atau sekitar Rp66,6 miliar yang telah dibayarkan Indonesia.

Pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1448 H/2027 M sebesar Rp107,34 juta per jemaah. Dari angka tersebut, calon jemaah haji reguler diusulkan membayar 40 persen atau sekitar Rp42,94 juta.

Arab Saudi mulai mewajibkan layanan makanan menjadi bagian dari paket perjalanan umrah bagi jemaah asal Mesir, India, Pakistan, dan Bangladesh. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 14 Agustus 2026.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mulai membuka proses seleksi petugas kesehatan untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Pendaftaran PPIH Kesehatan Kloter dan PPIH Kesehatan Arab Saudi dibuka mulai 20 Agustus 2026.

Calon jemaah haji Indonesia berpeluang memiliki waktu lebih panjang untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) pada 2027. Komisi VIII DPR RI mengupayakan masa pelunasan dapat diperpanjang hingga sekitar lima bulan.

Pengawasan layanan haji dan umrah di Makkah kini didukung sistem pemantauan digital yang bekerja secara real time. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyebut Monitoring and Control Center menjadi salah satu pilar operasional dalam memastikan kualitas layanan bagi jemaah haji, umrah, dan pengunjung.

Pengunjung Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah kini mendapat akses lebih luas terhadap layanan keagamaan dan edukasi berbasis teknologi digital. Presidensi Urusan Keagamaan di Dua Masjid Suci menerapkan sistem digital terintegrasi yang mencakup layar interaktif, kode QR, perpustakaan elektronik pintar, hingga pusat layanan lapangan.

Jemaah haji dan umrah kini mendapat kemudahan layanan setelah menyelesaikan rangkaian tawaf dan sa’i di Masjidil Haram, Makkah. Otoritas yang menangani urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menyediakan mobil khusus secara gratis untuk membantu jemaah melepas pakaian ihram.

Pemerintah Arab Saudi memperbarui regulasi akomodasi jemaah haji untuk musim 2027. Fasilitas penginapan di Makkah dan Madinah nantinya diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni kelas ekonomi dan kelas satu, dengan standar layanan yang berbeda.

Layanan haji di Indonesia terus diarahkan ke sistem digital. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memperkuat integrasi layanan, mulai dari pembukaan rekening setoran, pendaftaran, hingga pembayaran pelunasan haji.

HIMPUHNEWS — Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) diproyeksikan tidak hanya menjadi pintu masuk kawasan ibu kota baru, tetapi juga berpotensi digunakan sebagai embarkasi haji dan umrah. Jemaah dari Kalimantan hingga sejumlah wilayah Sulawesi menjadi sasaran layanan jika rencana tersebut terealisasi.

Kementerian Haji dan Umrah berencana mengoptimalkan lebih dari 30 asrama haji yang tersebar di Indonesia agar tidak hanya digunakan saat musim haji. Fasilitas tersebut diarahkan menjadi pusat layanan atau service hub bagi jemaah umrah sekaligus aset negara yang produktif sepanjang tahun.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengingatkan pemegang visa umrah multiple entry untuk tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban memesan paket layanan dari penyedia layanan umrah berlisensi untuk setiap kunjungan.

Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA) meminta seluruh maskapai dan perusahaan penerbangan swasta yang beroperasi di bandara Saudi memastikan kelengkapan dokumen penumpang sebelum boarding.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mulai menggelar serangkaian pertemuan persiapan dengan kantor urusan haji dari lebih dari 75 negara sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027.

Di tengah proses hukum terkait pelaksanaan kuota haji tambahan tahun 2024, muncul narasi yang berpotensi menempatkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) seolah-olah sebagai pihak yang mengambil atau menikmati uang negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 264/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian ketentuan kuota Haji Khusus patut disikapi dengan kepala dingin dan semangat membangun. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap warga negara berhak mengajukan judicial review terhadap undang-undang. Karena itu, apresiasi layak diberikan kepada para pemohon yang telah menggunakan jalur konstitusional untuk menyampaikan pandangannya. Penghormatan yang sama juga patut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menjalankan kewenangannya sesuai prinsip-prinsip hukum dan konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 264/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan pengujian ketentuan kuota Haji Khusus sebesar 8 persen tidak dapat diterima, harus dibaca secara jernih dan proporsional. Terlalu sederhana apabila putusan ini hanya dimaknai sebagai kemenangan satu pihak atau kekalahan pihak lainnya. Sesungguhnya, terdapat pelajaran konstitusional yang jauh lebih penting bagi PIHK dan semua Asosiasi PIHK yang ada.

Jemaah umrah yang ingin menjalankan ibadah dengan pergerakan lebih lancar di Masjidil Haram diimbau memperhatikan waktu kunjungan. Otoritas Umum untuk Perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menyebut terdapat periode tertentu ketika kepadatan jemaah lebih rendah sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjalankan rangkaian ibadah dengan lebih nyaman.

Maraknya laporan penipuan terhadap jemaah menjadi perhatian serius Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Pemerintah kini menyiapkan aturan baru yang akan menjadi dasar untuk memperkuat pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.