Blog

Regulasi Haji Tata Cara Pelunasan Haji Khusus Berita Haji

Daftar regulasi Haji 1447 H / 2026 M : No Tanggal Jenis Nomor Perihal 1 11 Aug 2025 SE Dirjen PHU Kemenag RI B-11005/DJ/Dt.II.IV.2/

Usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 menjadi Rp107,34 juta memunculkan perdebatan mengenai skema pembiayaan haji yang diusulkan pemerintah.

IMG_3712.jpeg HIMPUHNEWS - Meningkatnya mobilitas perjalanan internasional selama musim panas mendorong Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan imbauan kesehatan bagi para pelancong, termasuk jemaah umrah. Otoritas Kesehatan Masyarakat Arab Saudi (Weqaya) meminta calon jemaah yang akan beribadah ke Tanah Suci agar mempersiapkan aspek kesehatan sejak sebelum keberangkatan guna mengurangi risiko paparan penyakit menular.

Pemerintah Arab Saudi resmi membentuk platform visa nasional terpadu yang akan menjadi pusat seluruh layanan visa di Kerajaan. Kebijakan tersebut disetujui dalam sidang kabinet yang dipimpin Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, di Jeddah, Selasa.

Pemerintah Arab Saudi mulai menyambut peserta perdana Program Tamu Penjaga Dua Masjid Suci untuk Haji, Umrah, dan Ziarah dengan menerima kedatangan 250 jemaah dari 16 negara Asia di Madinah, Kamis. Indonesia menjadi salah satu negara yang tergabung dalam rombongan pertama program tersebut.

Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi mendapat apresiasi dari Pemerintah Arab Saudi. Melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta dan Saudia Airlines,

Penyelenggaraan ibadah haji ke depan tidak lagi hanya berfokus pada kelancaran operasional, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan jemaah. Hal itu menjadi salah satu poin utama hasil evaluasi penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah.

Babak baru diplomasi Indonesia di Arab Saudi resmi dimulai. Diplomat senior Sugiri Suparwan dilantik sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, pada Kamis, 9 Juli 2026.

Pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi lebih awal menyusul perubahan timeline yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. Dengan jadwal baru tersebut, seluruh tahapan layanan haji harus dimulai lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya agar seluruh proses dapat selesai sesuai tenggat yang telah ditentukan.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan penguatan sistem istithaah kesehatan dengan melakukan pemantauan kondisi calon jemaah haji sejak jauh sebelum keberangkatan. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi layanan kesehatan haji yang diarahkan untuk memastikan setiap jemaah memiliki kesiapan fisik dan medis saat menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengajukan persetujuan kepada DPR RI untuk mencairkan dana sekitar Rp4 triliun sebagai uang muka (down payment/DP) penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Dana tersebut harus disetorkan kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi paling lambat 15 Juli 2026 sebagai bagian dari mekanisme baru penyelenggaraan haji.

Pemerintah mengusulkan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 1448 Hijriah/2027 Masehi menjadi Rp107.340.172,02 per jemaah. Usulan tersebut meningkat sekitar Rp19,93 juta dibandingkan BPIH tahun sebelumnya dan kini tengah dibahas bersama Komisi VIII DPR RI.

Kerajaan Arab Saudi kembali memberangkatkan puluhan warga Indonesia untuk menunaikan ibadah umrah melalui Program Tamu Raja Salman. Program tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud kepada umat Islam di berbagai negara dengan seluruh biaya perjalanan ditanggung oleh Kerajaan Arab Saudi.

Di tengah arus jutaan jamaah yang tak pernah berhenti mengelilingi Ka’bah, ada sebuah tiang berwarna merah muda yang kerap menarik perhatian. Letaknya tak jauh dari Pintu King Abdulaziz, berada di area Mataf, tepat di barisan kedua sebelah kiri setelah memasuki pintu tersebut.

Keputusan mempercepat tahap ketiga perpindahan layanan keberangkatan jemaah umrah ke Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta memunculkan tantangan baru. Di tengah upaya mempercepat transisi operasional, perubahan jadwal yang dilakukan hanya beberapa hari sebelum pelaksanaan dinilai berpotensi membingungkan calon jemaah apabila sosialisasi tidak berjalan optimal.

Cuaca ekstrem yang kerap melanda Kota Makkah, terutama saat musim haji dan umrah, mendorong Pemerintah Arab Saudi terus memperkuat layanan bagi para jamaah. Salah satu inovasi yang menjadi andalan adalah pengoperasian sistem pendingin terintegrasi berkapasitas sangat besar untuk menjaga kenyamanan beribadah di Masjidil Haram.

Perubahan estimasi tahun keberangkatan haji di aplikasi resmi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memicu kebingungan di kalangan calon jemaah. Sejumlah pengguna melaporkan perkiraan jadwal keberangkatan mereka bergeser satu hingga dua tahun setelah melakukan pengecekan pada Juli 2026.

Penyelenggaraan ibadah haji 2026 masih diwarnai kasus dugaan pelanggaran yang merugikan ribuan calon jemaah. Satgas Haji dan Umrah Polri mencatat puluhan perkara telah ditangani, dengan total kerugian korban mencapai Rp116,7 miliar.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyampaikan usulan kepada Komisi VIII DPR RI agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menanggung porsi terbesar dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1448 H/2027 M.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2027 sebesar Rp107.340.172,02 per jemaah. Angka tersebut naik sekitar Rp19,9 juta dibandingkan BPIH tahun 1447 H/2026 M.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) berkomitmen mengakhiri praktik yang menjadikan jemaah haji dan umrah sebagai komoditas ekonomi. Menurutnya, jutaan calon jemaah merupakan amanah negara yang harus dilayani secara adil, profesional, dan bermartabat, bukan diperlakukan sebagai objek bisnis.

Upaya Arab Saudi memperkuat perannya sebagai pusat pelayanan umat Islam ternyata telah dimulai sejak awal berdirinya kerajaan. Salah satu tonggak pentingnya adalah pencetakan mushaf Al-Qur'an pertama yang diproduksi di Makkah pada 1950, sebuah langkah yang kemudian menjadi bagian dari penyebaran Al-Qur'an ke jutaan umat Islam dari berbagai negara.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mulai menyiapkan arah baru penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Hasil evaluasi pelaksanaan haji 2026 melahirkan empat strategi utama yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan jamaah, penguatan tata kelola, pengembangan ekosistem ekonomi haji, hingga transformasi sistem pengawasan berbasis digital.

Potensi ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp80 triliun setiap tahun. Melihat besarnya peluang tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) memperkuat berbagai program strategis untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha nasional dan perekonomian Indonesia.