Blog

Regulasi Haji Tata Cara Pelunasan Haji Khusus Berita Haji

Daftar regulasi Haji 1447 H / 2026 M : No Tanggal Jenis Nomor Perihal 1 11 Aug 2025 SE Dirjen PHU Kemenag RI B-11005/DJ/Dt.II.IV.2/

Menunaikan ibadah haji merupakan impian hampir setiap muslim. Bertahun-tahun menabung, menunggu antrean panjang, hingga mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual menjadi bagian dari perjalanan menuju Baitullah. Namun, di balik besarnya semangat itu, Islam mengingatkan bahwa bukan hanya tujuan yang harus benar, melainkan juga jalan yang ditempuh untuk mencapainya.

Arab Saudi menghadirkan pengalaman baru bagi jemaah haji, umrah, dan wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat sejarah Al-Qur'an melalui Museum Al-Qur'an di Distrik Budaya Hira, Makkah. Museum ini mengajak pengunjung menelusuri perjalanan turunnya wahyu, proses pencatatan ayat-ayat Al-Qur'an pada masa Rasulullah SAW, hingga penyusunannya menjadi satu mushaf.

Peluang Bandara Dhoho Kediri menjadi pintu keberangkatan jemaah haji dan umrah dari Jawa Timur semakin terbuka. Pemerintah Arab Saudi bahkan menyatakan ketertarikannya memanfaatkan bandara tersebut dan dalam waktu dekat akan mengirimkan tim untuk meninjau kesiapan fasilitas serta operasionalnya.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI langsung bergerak mengamankan lokasi tenda jemaah Indonesia di Arafah dan Mina setelah Komisi VIII DPR RI menyetujui pencairan uang muka (down payment/DP) penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M senilai sekitar Rp4 triliun. Langkah cepat tersebut dilakukan menyusul dibukanya akses pembayaran oleh pemerintah Arab Saudi melalui sistem Nusuk Masar mulai 15 Juli 2026.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mempercepat penyusunan payung hukum untuk memperkuat pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah di Indonesia. Regulasi tersebut disiapkan melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah yang dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) di Bogor, Senin (13/7).

Harga tiket umrah yang lebih murah tentu menjadi kabar baik bagi calon jemaah. Di tengah meningkatnya biaya perjalanan, banyak orang mencari pilihan yang lebih hemat, termasuk melalui tiket berbasis Reward Miles atau Saudia by Miles. Namun, sebelum membeli, ada satu pertanyaan penting: apakah tiket tersebut diperoleh melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan program?

Salah satu yang menjadi perhatian adalah komposisi pembiayaan yang diberitakan sebesar sekitar 60 persen berasal dari nilai manfaat pengelolaan dana haji dan 40 persen dibayar langsung oleh jemaah.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menerima kunjungan Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Graha HIMPUH, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Pemerintah Arab Saudi kembali memperketat pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di wilayahnya. Melalui Kementerian Dalam Negeri, otoritas setempat mengingatkan seluruh pemegang visa agar segera meninggalkan Arab Saudi sebelum masa berlaku izin masuk berakhir. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berujung pada denda, hukuman penjara, hingga deportasi.

Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera memperoleh dokumen resmi dari Pemerintah Arab Saudi terkait pembayaran uang muka (down payment/DP) penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses transfer dana berjalan akuntabel dan tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.

Kekhawatiran bahwa keterlambatan pembayaran uang muka (down payment/DP) penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M akan mengurangi kuota jemaah Indonesia mencuat dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah. Namun, mayoritas anggota dewan menilai posisi Indonesia sebagai salah satu negara pengirim jemaah terbesar membuat peluang tersebut sangat kecil.

Meski penyelenggaraan ibadah haji 2026 baru saja berakhir, pemerintah mulai bergerak menyiapkan musim haji 2027. Salah satu langkah awal yang ditempuh adalah mengajukan pencairan uang muka (down payment/DP) senilai sekitar Rp4 triliun kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk memenuhi kewajiban pembayaran layanan haji kepada pemerintah Arab Saudi.

Komisi VIII DPR RI menyetujui transfer uang muka (down payment/DP) penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M kepada pemerintah Arab Saudi di tengah tenggat pembayaran yang dinilai sangat mendesak. Persetujuan tersebut diberikan meski dokumen administrasi pendukung belum sepenuhnya tersedia, dengan syarat Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera melengkapinya setelah proses transfer dilakukan.

Rencana pemerintah menggunakan nilai manfaat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menekan biaya haji reguler 2027 kembali menjadi sorotan. Pengamat penyelenggaraan haji dan umrah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ade Marfuddin menilai pemanfaatan nilai manfaat sebaiknya tidak lagi difokuskan untuk mengurangi biaya yang dibayarkan jemaah, melainkan diarahkan bagi kepentingan calon jemaah yang masih menunggu keberangkatan.

ancangan skema Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler 2027 yang dipublikasikan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menuai sorotan. Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menilai besarnya porsi subsidi yang bersumber dari nilai manfaat dana haji perlu dikaji kembali karena dikhawatirkan berdampak pada keberlanjutan pengelolaan keuangan haji di masa mendatang.

Garuda Indonesia menutup seluruh rangkaian operasional penerbangan haji 1447 H/2026 dengan melayani 102.705 jemaah dari 10 embarkasi di Indonesia. Selama penyelenggaraan haji tahun ini, maskapai nasional tersebut mencatat tingkat ketepatan waktu (on time performance/OTP) kumulatif sebesar 94,3 persen.

Meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memunculkan kekhawatiran sebagian masyarakat yang berencana menunaikan ibadah haji maupun umrah. Menanggapi hal itu, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al Amoudi memastikan kondisi keamanan di Arab Saudi tetap stabil dan aman bagi seluruh jemaah, termasuk dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, salah satunya dengan memangkas masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Langkah tersebut diharapkan dapat terwujud melalui penambahan slot penerbangan antara Indonesia dan Arab Saudi yang mendapat dukungan langsung dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Arab Saudi resmi memulai pembangunan King Salman Gate atau Gerbang Raja Salman, sebuah kawasan terintegrasi berskala besar yang berada di sekitar Masjidil Haram, Makkah. Proyek dengan total luas lantai mencapai 12 juta meter persegi itu disiapkan untuk mendukung peningkatan kapasitas pelayanan ibadah sekaligus target Kerajaan menerima 30 juta jemaah haji dan umrah setiap tahun pada 2030.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI memperkuat fasilitas pelayanan jemaah dengan meresmikan gedung baru Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru. Kehadiran bangunan baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus memperluas kapasitas layanan bagi calon jemaah haji dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan wilayah sekitarnya.

Arab Saudi resmi meluncurkan Package Visa, sebuah skema baru yang memungkinkan wisatawan memperoleh visa turis elektronik melalui satu paket perjalanan terintegrasi. Indonesia menjadi salah satu dari tujuh negara pertama yang masuk dalam tahap awal implementasi program tersebut.

Pemerintah Indonesia memberikan peringatan keras kepada penyedia layanan (Syarikah) di Arab Saudi menyusul sejumlah catatan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, khususnya terkait pelayanan kepada jemaah di Mina. Evaluasi tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penentuan mitra penyedia layanan pada musim haji berikutnya.

Pemerintah berencana memangkas masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi dari sekitar 40 hari menjadi 30 hari. Langkah tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji di tengah kenaikan berbagai komponen biaya.