Blog

Regulasi Haji Tata Cara Pelunasan Haji Khusus Berita Haji

Daftar regulasi Haji 1447 H / 2026 M : No Tanggal Jenis Nomor Perihal 1 11 Aug 2025 SE Dirjen PHU Kemenag RI B-11005/DJ/Dt.II.IV.2/

Gugatan terhadap ketentuan kuota haji khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) menuai tanggapan dari kalangan penyelenggara ibadah haji. Asosiasi pengusaha haji dan umrah meminta polemik tersebut disikapi secara bijak serta tidak berkembang menjadi kegaduhan yang berpotensi memecah pandangan di tengah masyarakat.

Kabar penting bagi jemaah umrah perempuan, khususnya dari Indonesia, yang ingin beribadah di Hijr Ismail. Otoritas Masjidil Haram kini menerapkan mekanisme antrean yang lebih tertata bagi jemaah perempuan yang hendak memasuki area tersebut guna menjaga kelancaran arus jemaah dan mengurangi kepadatan di sekitar Ka'bah.

Kabar baik bagi calon jemaah umrah. Pemerintah Arab Saudi mulai menerapkan kemudahan proses kedatangan bagi jemaah melalui seluruh pintu masuk Kerajaan, baik jalur udara, darat, maupun laut. Langkah ini dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi digital, gerbang elektronik (e-gate), serta kesiapan petugas keimigrasian guna mempercepat proses pemeriksaan saat kedatangan.

Pemerintah Arab Saudi mulai mempercepat persiapan penyelenggaraan ibadah Haji 1448 Hijriah atau Haji 2027. Sejumlah rekomendasi strategis telah disusun guna menyempurnakan tata kelola penyelenggaraan haji, memperkuat koordinasi antarinstansi, hingga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan pada musim haji mendatang.

Usulan perubahan skema pembiayaan ibadah haji 2027 yang menempatkan porsi Nilai Manfaat lebih besar dibanding Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) mendapat perhatian dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga tersebut mengingatkan agar kebijakan tersebut dikaji secara mendalam agar tidak mengganggu keberlanjutan pengelolaan dana haji dan hak jutaan calon jemaah yang masih mengantre.

Gugatan judicial review (JR) terhadap Pasal 64 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang saat ini bergulir di Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 264/PUU-XXIV/2026) menjadi momentum penting bagi industri haji nasional. Gugatan tersebut meminta penghapusan alokasi kuota haji khusus sebesar 8 persen dengan alasan diskriminatif dan tidak memenuhi prinsip kesetaraan.

Keberadaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang selama ini menjadi bagian dari ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah kembali menghadapi tantangan. Kali ini, Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur alokasi kuota haji khusus sebesar 8 persen, digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Polemik mengenai alokasi kuota 8 persen bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) kembali mencuat. Bahkan, persoalan ini kini telah masuk ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan uji materi yang diajukan oleh salah seorang calon jemaah haji reguler. Menurut saya, gugatan tersebut lahir dari cara pandang yang belum sepenuhnya memahami sistem penyelenggaraan haji nasional.

Pemerintah Arab Saudi terus memperkuat kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan umrah melalui pengoperasian Nusuk Care Center, pusat layanan terpadu yang beroperasi selama 24 jam. Kehadiran pusat layanan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengalaman ibadah jemaah sejalan dengan target Saudi Vision 2030 dan Pilgrim Experience Program.

BPKH Limited menggandeng SAHL Group dan Bank Muamalat mempercepat transformasi digital ekosistem haji dan umrah melalui penyelenggaraan GoSahl Roadshow 2026 di empat kota di Indonesia. Kegiatan ini menjadi ajang memperkenalkan platform digital business-to-business (B2B) GoSahl kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), asosiasi, serta pelaku industri haji dan umrah.

Gugatan terhadap ketentuan alokasi kuota haji khusus sebesar 8 persen dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mendapat tanggapan dari Ketua Semangat Advokasi Indonesia, Ali Yusuf. Menurutnya, keberadaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) justru dilindungi oleh konstitusi dan tidak dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi.

Besarnya dana haji yang dikelola Indonesia dan jumlah jemaah yang menjadi terbesar di dunia dinilai belum berbanding lurus dengan penguasaan ekosistem ekonomi haji. Pengamat menilai Indonesia masih lebih berperan sebagai konsumen layanan di Arab Saudi, sementara nilai tambah ekonomi dari sektor haji dan umrah belum dimanfaatkan secara optimal.

Transformasi digital terus mewarnai layanan haji dan umrah di Arab Saudi. Salah satu inovasi terbaru adalah kehadiran aplikasi Hudhud, platform navigasi digital yang dirancang untuk membantu jemaah umrah menjelajahi Makkah dengan lebih mudah melalui peta digital dan sistem penunjuk arah berbasis teknologi.

Maskapai nasional Arab Saudi, Saudia, dan Garuda Indonesia menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk menjajaki pembentukan kemitraan bisnis strategis. Kesepakatan ini menjadi langkah awal menuju joint business agreement yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas penerbangan kedua maskapai sekaligus menghadirkan lebih banyak pilihan perjalanan bagi penumpang, termasuk jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

Otoritas Arab Saudi terus memperkuat pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arus jemaah di Masjidil Haram. Menjelang musim Umrah 1448 Hijriah, layar panduan elektronik dipasang di sejumlah gerbang dan area luar masjid guna membantu jemaah memilih akses masuk yang paling efisien berdasarkan kondisi kepadatan secara langsung.

Rencana pemindahan keberangkatan jemaah umrah dari Terminal 3 ke Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus menuai perhatian. Selain dinilai berdampak pada aspek operasional penyelenggaraan umrah, kebijakan tersebut juga dinilai perlu dikaji dari sisi hukum administrasi, perlindungan konsumen, serta kualitas pelayanan publik.

Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah menghadirkan kebijakan baru berupa visa umrah multiple entry yang memungkinkan umat Islam melakukan perjalanan umrah berkali-kali tanpa harus mengajukan visa baru setiap kali berangkat. Inovasi ini diharapkan memberikan fleksibilitas lebih bagi jemaah dari seluruh dunia dalam merencanakan ibadah umrah sepanjang tahun.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah dengan mendorong Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) meningkatkan profesionalisme, kepatuhan terhadap regulasi, dan perlindungan bagi jemaah. Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya mobilitas jemaah serta dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memerlukan mitigasi risiko lebih optimal.

Perjalanan ke Tanah Suci tak selalu identik dengan rangkaian ibadah di Masjidil Haram. Bagi banyak jemaah haji maupun umrah yang datang bersama keluarga, terutama anak-anak, Makkah juga mulai menawarkan beragam destinasi rekreasi yang ramah keluarga. Salah satunya adalah taman burung (bird park) dan kawasan konservasi satwa tertutup yang kini semakin diminati selama musim panas.

Presiden Urusan Keagamaan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Sheikh Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Sudais meresmikan Mobile Religious Services Center atau Pusat Layanan Keagamaan Keliling di Masjid Nabawi. Kehadiran pusat layanan bergerak ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan sekaligus mempermudah akses jemaah dan pengunjung terhadap layanan keislaman di kawasan masjid.

Pemerintah Arab Saudi mulai mempersiapkan penyelenggaraan musim umrah 1448 Hijriah dengan meluncurkan rencana operasional terpadu di Masjid Nabawi, Madinah. Melalui Kepresidenan Urusan Keagamaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, berbagai program keagamaan, edukasi, hingga penguatan layanan lapangan yang disiapkan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah jemaah umrah dan peziarah dari berbagai negara.

Kereta api semakin menjadi pilihan moda transportasi bagi rombongan jemaah umrah di Sumatera Utara. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumatera Utara mencatat sebanyak 121 jemaah umrah asal Kabupaten Labuhanbatu memanfaatkan layanan angkutan rombongan KA Sribilah Utama untuk menuju Bandara Internasional Kualanamu sebelum bertolak ke Tanah Suci.

Sebanyak 41 calon jemaah umrah asal Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, gagal berangkat ke Tanah Suci setelah keberangkatan yang dijadwalkan pada 20 Juli 2026 kembali dibatalkan. Kekecewaan para jemaah memuncak karena sebagian di antaranya sudah tiba di Bandara Internasional Syamsudin Noor sebelum mengetahui perjalanan dibatalkan.