Blog

Regulasi Haji Tata Cara Pelunasan Haji Khusus Berita Haji

Daftar regulasi Haji 1447 H / 2026 M : No Tanggal Jenis Nomor Perihal 1 11 Aug 2025 SE Dirjen PHU Kemenag RI B-11005/DJ/Dt.II.IV.2/

Jemaah haji dan umrah kini mendapat kemudahan layanan setelah menyelesaikan rangkaian tawaf dan sa’i di Masjidil Haram, Makkah. Otoritas yang menangani urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menyediakan mobil khusus secara gratis untuk membantu jemaah melepas pakaian ihram.

Pemerintah Arab Saudi memperbarui regulasi akomodasi jemaah haji untuk musim 2027. Fasilitas penginapan di Makkah dan Madinah nantinya diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni kelas ekonomi dan kelas satu, dengan standar layanan yang berbeda.

Layanan haji di Indonesia terus diarahkan ke sistem digital. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memperkuat integrasi layanan, mulai dari pembukaan rekening setoran, pendaftaran, hingga pembayaran pelunasan haji.

HIMPUHNEWS — Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) diproyeksikan tidak hanya menjadi pintu masuk kawasan ibu kota baru, tetapi juga berpotensi digunakan sebagai embarkasi haji dan umrah. Jemaah dari Kalimantan hingga sejumlah wilayah Sulawesi menjadi sasaran layanan jika rencana tersebut terealisasi.

Kementerian Haji dan Umrah berencana mengoptimalkan lebih dari 30 asrama haji yang tersebar di Indonesia agar tidak hanya digunakan saat musim haji. Fasilitas tersebut diarahkan menjadi pusat layanan atau service hub bagi jemaah umrah sekaligus aset negara yang produktif sepanjang tahun.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengingatkan pemegang visa umrah multiple entry untuk tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban memesan paket layanan dari penyedia layanan umrah berlisensi untuk setiap kunjungan.

Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA) meminta seluruh maskapai dan perusahaan penerbangan swasta yang beroperasi di bandara Saudi memastikan kelengkapan dokumen penumpang sebelum boarding.

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mulai menggelar serangkaian pertemuan persiapan dengan kantor urusan haji dari lebih dari 75 negara sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027.

Di tengah proses hukum terkait pelaksanaan kuota haji tambahan tahun 2024, muncul narasi yang berpotensi menempatkan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) seolah-olah sebagai pihak yang mengambil atau menikmati uang negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 264/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian ketentuan kuota Haji Khusus patut disikapi dengan kepala dingin dan semangat membangun. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap warga negara berhak mengajukan judicial review terhadap undang-undang. Karena itu, apresiasi layak diberikan kepada para pemohon yang telah menggunakan jalur konstitusional untuk menyampaikan pandangannya. Penghormatan yang sama juga patut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi yang telah menjalankan kewenangannya sesuai prinsip-prinsip hukum dan konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 264/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan pengujian ketentuan kuota Haji Khusus sebesar 8 persen tidak dapat diterima, harus dibaca secara jernih dan proporsional. Terlalu sederhana apabila putusan ini hanya dimaknai sebagai kemenangan satu pihak atau kekalahan pihak lainnya. Sesungguhnya, terdapat pelajaran konstitusional yang jauh lebih penting bagi PIHK dan semua Asosiasi PIHK yang ada.

Jemaah umrah yang ingin menjalankan ibadah dengan pergerakan lebih lancar di Masjidil Haram diimbau memperhatikan waktu kunjungan. Otoritas Umum untuk Perawatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menyebut terdapat periode tertentu ketika kepadatan jemaah lebih rendah sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjalankan rangkaian ibadah dengan lebih nyaman.

Maraknya laporan penipuan terhadap jemaah menjadi perhatian serius Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Pemerintah kini menyiapkan aturan baru yang akan menjadi dasar untuk memperkuat pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.

Polemik mengenai alokasi 8 persen kuota haji Indonesia untuk jemaah haji khusus belum berujung pada perubahan ketentuan. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materi terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) tidak dapat diterima.

Sidang tindak pidana korupsi pengalihan kuota haji tambahan yang tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta bukan sekadar panggung pengadilan bagi seorang mantan Menteri Agama dan koleganya.

Sebanyak 158 jemaah umrah terdampak dugaan pelanggaran penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh PT TAS pada Juli–Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, 120 jemaah diduga gagal diberangkatkan, sementara 38 lainnya mengalami kendala kepulangan.

Kerja sama Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) dengan CIMB Niaga Syariah tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan layanan perbankan bagi biro perjalanan. HIMPUH melihat kolaborasi tersebut sebagai peluang untuk mempertemukan anggota asosiasi dengan calon jemaah haji melalui jaringan nasabah bank.

Persiapan penyelenggaraan Haji 2027 mulai memasuki tahap yang lebih serius. Bagi penyelenggara haji khusus, persiapan tidak hanya berkaitan dengan pemilihan syarikah, hotel, dan penerbangan, tetapi juga kebutuhan pembiayaan serta layanan perbankan yang mendukung operasional biro perjalanan dan jemaah.

Ada yang menarik dari perjalanan seporsi soto khas Boyolali. Dari hidangan berkuah bening yang selama ini akrab dengan lidah masyarakat Indonesia, kini soto tersebut ikut menyeberang jauh ke Tanah Suci.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf meminta Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memperketat tata kelola penyelenggaraan haji dan memastikan seluruh hak jemaah terlindungi. Penegasan itu disampaikan menyusul masih adanya praktik penyelenggaraan haji nonkuota yang menawarkan kepastian keberangkatan meski visa belum diterbitkan.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai menyusun Standar Nasional Asrama Haji sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji dan masyarakat. Regulasi tersebut ditargetkan menjadi acuan bagi seluruh asrama haji di Indonesia dengan standar pelayanan yang setara hotel berbintang, tanpa mengubah fungsi utama asrama sebagai fasilitas pendukung penyelenggaraan ibadah haji.

Transformasi digital terus dilakukan Arab Saudi untuk meningkatkan layanan bagi jemaah haji dan umrah. Melalui aplikasi "Imamz", Kepresidenan Urusan Keagamaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menghadirkan beragam layanan digital yang memudahkan umat Islam di seluruh dunia mengakses informasi, jadwal ibadah, hingga konten keagamaan dari Dua Masjid Suci.

Pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) semakin meluas dalam mendukung pelayanan ibadah di Arab Saudi. Memasuki musim umrah, Kepresidenan Urusan Keagamaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi memperkuat layanan digital berbasis AI untuk memberikan bimbingan, informasi, dan edukasi kepada jemaah dari berbagai negara dalam beragam bahasa.